Kementerian DPDTT akan gelontorkan dana Rp20 triliun

Penggunaan dana tersebut harus selaras dengan rencana pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah setempat,"

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menggelontorkan dana desa Rp20 triliun yang akan disalurkan kepada 74.053 ribu desa di seluruh Indonesia.

"Penggunaan dana tersebut harus selaras dengan rencana pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah setempat," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar di Lombok Tengah melalui siaran pers diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut rencana, dana tersebut akan dicairkan pada April 2015 untuk kebutuhan pembangunan desa, baik fisik maupun nonfisik.

"Termasuk di Lombok Tengah, harus menggunakan dana tersebut sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes yang selaras dengan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah," kata Marwan, saat bertemu dengan kepala desa se-Kabupaten Lombok Tengah di pendopo Wakil Bupati HL Normal Suzana, Jumat (20/2).

Marwan mengatakan saat ini setiap desa di Indonesia setidaknya akan menerima dana sebesar Rp 750 juta yang meliputi Dana Desa dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Namun, berapa pun anggaran yang diterima, saya berharap dapat dikelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Marwan menegaskan semua penggunaan Dana Desa akan dilakukan audit langsung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, Marwan mengimbau para kepala desa agar menggunakannya secara terukur, terarah serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya sangat berharap dana ini digunakan dengan tepat. Balau nanti ditemukan laporan yang mencurigakan oleh BPK, para kades sendiri yang akan rugi," katanya.

Terkait kasus penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang pernah dilakukan beberapa kepala desa di Lombok Tengah, Marwan menegaskan akan membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh kades di Indonesia.

Kebijakan itu diterapkan untuk mematangkan konsep penggunaan anggaran desa, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

"Untuk kades di daerah yang seringkali berujung pada masalah hukum akan mendapatkan perlakuan khusus. Mereka akan disiapkan pendampingan dari tim," katanya.