PBB, Amerika Serikat (ANTARA News) - Pemerintah Suriah bersedia menunda pemboman udara di Aleppo selama enam pekan untuk memberikan kesempatan gencatan senjata kemanusiaan, kata diplomat PBB, Selasa.
Utusan khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengumumkan prakarsa tersebut dalam pertemuan tertutup dengan Dewan Keamanan badan dunia itu.
"Pemerintah Suriah telah menunjukkan kepada saya kesediaannya untuk menghentikan semua pemboman udara dan penembakan artileri selama enam minggu di seluruh kota Aleppo dari tanggal yang akan kami umumkan di Damaskus," ujar Staffan de Mistura kepada wartawan seusai bertemu Dewan Keamanan, seperti dilaporkan AFP.
De Mistura, yang seorang diplomat Italia-Swedia, baru-baru ini mengunjungi Suriah dan bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad.
Dia mengatakan dia telah meminta rezim Suriah guna memfasilitasi misi PBB untuk mengidentifikasi sebuah distrik di Aleppo sebagai daerah uji coba gencatan senjata tersebut.
"Kita akan melihat apakah gencatan senjata itu dapat bertahan dan ditiru di daerah lainnya," kata De Mistura.
Selain itu juga kami akan mencari dan meminta para pejuang pemberontak yang menguasai sebagian dari Aleppo tetapi tidak memiliki kekuatan udara untuk menahan tidak menembakkan roket dan mortir selama enam minggu.
"Tujuannya adalah untuk menyelamatkan warga sipil sebanyak mungkin sementara kami mencoba untuk menemukan solusi politik," ujar diplomat itu.
De Mistura mengakui gencatan senjata tersebut akan sulit tercapai mengingat kegagalan masa lalu, namun ia mengatakan masih ada "secercah harapan".
De Mistura yang diangkat sebagai utusan khusus PBB untuk krisis Suriah Juli lalu, ia menjelaskan kepada Dewan Keamanan atas temuan awal misinya yang bertujuan untuk mengakhiri konflik empat tahun yang telah menghancurkan Suriah.
Pada tahun lalu, De Mistura pernah diusulkan ke Suriah mendirikan zona gencatan senjata untuk memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan di Aleppo.
Kota itu telah terbagi sejak Juli 2012 oleh pejuang loyalis di sektor barat dan pejuang pemberontak mengendalikan sektor timur.
Namun, beberapa anggota Dewan Keamanan tetap skeptis karena langkah yang sama telah diterapkan di Homs, kota di barat Suriah, yang melihat pasukan oposisi meninggalkan posisi mereka hanya untuk disita oleh pejuang loyalis.
Seorang diplomat dewan mengatakan perjanjian tersebut merupakan "tawar-menawar bodoh", bahwa itu bukan "gencatan senjata kemanusiaan" melainkan pengakuan kalah perang.
(Uu.A050)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
