Kemenag akan kembangkan pesantren maritim

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) akan mengembangkan pondok pesantren maritim terutama di pesantren-pesantren yang berada di wilayah pesisir.

"September nanti, kita bekerja sama dengan Kemenko-PMK, akan meluncurkan program Pesantren Maritim. Bahkan Bapak Presiden siap hadir dan membukanya," kata Direktur Pendidikan Diniyah (PD) dan Pondok Pesantren, Mohsen Al-Idrus, dalam laman kemenag.go.id, yang dikutip, Rabu.

Mohsen saat memberikan sambutan pada Rakor Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Jakarta, Selasa (17/02, meminta seluruh jajaran direktoratnya, di pusat dan daerah, untuk mempersiapkan program ini secara matang sehingga dalam implementasinya mampu memunculkan banyak pondok pesantren yang bergerak dalam usaha-usaha kelautan.

Terkait hal ini, Mohsen pada acara yang dihadiri Kepala Bidang PD Pontren Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia, mengatakan akan menyiapkan pendidikan, pelatihan, pemberian bantuan, pengembangan usaha-usaha kelautan di berbagai wilayah pesisir di Indonesia.

Program Prioritas

Selain pengembangan pesantren pesisir, direktorat itu juga telah bekerjasama dengan dengan Bank Indonesia untuk pengambangan ekonomi. Juga bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemahaman konstitusi terhadap lembaga pendidikan agama dan Keagamaan Islam.

Mohsen menambahkan bahwa direktoratnya mempunyai program prioritas tahun 2015, yakni Program 10.000 Hafizh Al-Quran, Pendidikan Kader Ulama, Program Takhasus Tafaqquh Fiddin, Pengembangan Pesantren Bahari, Pengembangan Lifeskill dan Enterpreneurship, Pendidikan Keagamaan Terpadu di Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan.

Dikatakan Mohsen, program-program tersebut didesain tidak dalam kerangka mengkooptasi pesantren. Mohsen sadar bahwa pesantren hadir di tengah masyarakat, karena kemandiriannya. Untuk itu, program Dit PD Pontren justru dalam kerangka memperkuat kemandirian pesantren.

"Kita harus pro aktif dalam penguatan kemandirian Ponpes. Jangan buat pesantren tergantung pada pemerintah. Pemerintah hadir dan ikut memfasilitasi dalam hal dan batas tertentu," ungkap Mohsen.