Usul interpelasi Wali Kota Makassar kekurangan dukungan

Makassar (ANTARA News) - Usulan interpelasi terhadap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang diprakarsai legislator Fraksi Demokrat, Susuman Halim, kurang mendapat dukungan dari legislator lainnya di DPRD.

Berdasarkan pantauan di hari kedua pengusulan interpelasi itu, Selasa, sejumlah legislator dari beberapa fraksi di DPRD Makassar itu ada yang menolak dan ada pula yang masih mempertimbangkannya.

Hingga hari kedua sejak dicetuskan, usulan tersebut baru ditandatangani empat legislator. Keempat legislator itu selain Susuman Halim yakni Basdir dari Fraksi Demokrat serta Mario David dan Supratman yang sama-sama dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampara Sarif mengatakan, intepelasi telah dibahas secara internal di fraksi. Hasilnya, fraksi sepakat menolak usulan tersebut.

Menurut Sampara, fraksi PPP lebih memilih mendukung program pemerintah di bawah kendali Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

"Kita memberikan kesempatan kepada wali kota untuk bekerja. Biar dilihat dulu baru kita lakukan evaluasinya," katanya.

Hal serupa diutarakan Fasruddin Rusli yang menyatakan jika partainya sangat mendukung segala kebijakan Danny selama itu untuk kebaikan pemerintah dan masyarakat. Sehingga, upaya memanggil Wali Kota untuk dimintai penjelasan dianggap tidak perlu.

Ketua Fraksi Hanura, Yunus, menyatakan bahwa fraksinya sudah menyatakan sikap untuk menolak usulan interpelasi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh legislator Hanura.

"Kita sudah instruksikan ke teman-teman lainnya untuk tidak mengambil sikap yang bukan dari suara fraksi," ujarnya.

Anggota fraksi Gerindra, Andi Pahlevi, mengatakan, belum berani meneken draf usulan interpelasi. Ia mengatakan hal tersebut masih akan dibicarakan secara internal.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar, Abdul Wahab Tahir, mengisyaratkan menolak usulan interpelasi dan menyatakan dukungan kepada Wali Kota untuk melanjutkan kinerjanya.

Menurutnya, hal tersebut masih menunggu rapat internal fraksi. Hal senada disampaikan legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mesakh Raymond, serta anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mudzakkir Ali Djamil.

Sejauh ini, usulan interpelasi baru ditandatangani empat legislator dari dua fraksi berbeda. Mereka adalah Susuman Halim dan Basdir asal Demokrat serta Mario David dan Supratman dari Nasional Demokrat. Namun Basdir optimistis persyaratan minimal tujuh tandatangan dari total 50 Anggota Dewan bisa segera terpenuhi.

Menurut Basdir, pengusul interpelasi telah menjalin komunikasi secara personal dengan sejumlah Anggota Dewan lainnya. Disebutkan bahwa ada setidaknya tiga orang yang segera turut meneken. Tapi tidak disebutkan siapa saja mereka.

Sebelumnya, empat orang legislator DPRD Makassar menggunakan hak konstitusionalnya untuk pengusulan interpelasi terhadap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terkait keabsahan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) yang dibentuknya.