Indonesia angkat peran UKM pada pertemuan RCEP

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menekankan pentingnya peran Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional disela pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiation Committee (RCEP-TNC) ke-7 di Bangkok, Thailand.

Indonesia mengajukan konsep Small and Medium Enterprises (SME)-Friendly. RCEP diminta lebih mendorong keterlibatan UKM dalam mata rantai pasok kawasan maupun global.

"Lebih dari 95 persem pelaku usaha lokal Indonesia adalah UKM. Oleh sebab itu, kita usulkan agar RCEP dapat lebih mendorong keterlibatan UKM dalam mata rantai pasok kawasan maupun global melalui konsep SME-friendly," kata Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi yang memimpin delegasi RI, dikutip dari rilis yang diterima ANTARA News, Minggu.

Bachrul menjelaskan konsep SME-Friendly meliputi kemudahan bea masuk, prosedur kepabeanan, harmonisasi standar, akses finansial, dan pemberian bantuan teknis peningkatan kapasitas bagi UKM agar dapat meningkatkan kualitas produknya dalam memanfaatkan RCEP.

Gagasan besarnya, lanjut Bachrul, terangkum dalam kegiatan Workshop on Sharing of Best Experience and Knowledge on Policy Making in Optimising The Negotiation and Implementation of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) for Small and Medium enterprises (SMEs).

Sementara itu, hingga hari terakhir pertemuan yang berlangsung selama 4-13 Februari 2015 itu, tiga isu utama perundingan yang menyangkut perdagangan barang, jasa, dan investasi belum disepakati, yakni yakni perdagangan barang, jasa dan investasi.

Kerja sama RCEP merupakan kerja sama ekonomi yang komprehensif dan melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan 6 negara mitranya (ASEAN Free Trade Partners/AFPs) yang terdiri atas Australia, Selandia Baru, Korea, Tiongkok, Jepang, dan India.

Populasi negara RCEP mencapai 3,4 miliar atau 47,2 persen dari populasi dunia dengan total GDP mencapai USD 28,5 triliun atau setara 32,7% dari GDP dunia. Total perdagangan mencapai USD 10,1 triliun atau setara dengan 27,9% dari total perdagangan dunia.

Pertemuan kali ini membahas banyak isu, antara lain perdagangan barang, jasa, investasi, ekonomi dan teknis, HAKI, persaingan usaha, dan penyelesaian sengketa, serta isu lainnya, seperti usaha kecil menengah (UKM), hambatan bukan tarif (Non-Tariff Measures/NTMs),e-commerce, dan government procurement.