DK PBB akan desak milisi Houthi serahkan kekuasaan di Yaman

PBB (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Ahad berencana mengesahkan resolusi berisi desakan kepada kelompok milisi Houthi yang kini berkuasa di Yaman untuk mengundurkan diri, melepaskan sejumlah pejabat pemerintah yang ditahan, dan bernegosiasi.

Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendesak milisi Houthi untuk bertindak "cepat dan tanpa syarat" serta meminta mereka "menarik pasukan dari institusi pemerintahan dan memulihkan semua institusi negara dan keamanan," demikian usulan resolusi PBB yang akan disahkan.

Yaman memang tengah dilanda kerusuhan sejak kelompok Houthi menguasai ibu kota Sanaa pada September lalu. Meski PBB sudah berupa berunding secara damai, milisi tersebut tetap bersikeras bertahan di dalam kota.

Krisis Yaman memuncak setelah pada bulan lalu pihak Houthi merebut kekuasaan di sejumlah gedung pemerintahan kunci dan memaksa Presiden Abedrabbo Mansour Hadi mengundurkan diri.

Dalam usulan resolusi Dewan Keamanan, kelompok Houthi harus "terlibat secara aktif dalam perundingan dengan mediator PBB" yang akan dipimpin oleh utusan khusus Jamal Benomar dan "melepaskan Presiden Hadi, Perdana Menteri Khalid Mahfoudh Bahah, anggota kabinet dan semua orang yang secara sepihak ditahan."

Dewan Keamanan juga mengancam dengan sejumlah sanksi dan menyatakan diri "siap mengambil tindakan lebih jauh jika tuntutannya tidak diimplementasikan." Namun demikian, badan terkuat di PBB itu tidak secara eksplisit merujuk pada Bab Tujuh Piagam PBB, yang memungkinkan sanksi ekonomi dan militer untuk diterapkan.

Sementara itu sejumlah negara tetangga Yaman berkumpul di Riyadh pada Sabtu untuk mendesak PBB menggunakan hak yang tertera pada Bab Tujuh.

Menurut sejumlah diplomat dari negara-negara Barat, Rusia yang berpotensi untuk memveto resolusi tersebut diperkirakan tidak akan menggunakan haknya karena masih direpotkan oleh sanksi ekonomi terkait persoalan Krimea dan krisis Ukraina timur.

Jika disetujui, resolusi tersebut akan menjadi yang pertama sejak kelompok Houthi mengambil alih kekuasaan di Yaman melalui perebutakan kekuasaan yang disebut oleh negara-negara Teluk sebagai kudeta.

Dewan Keamanan berencana mengesahkan resolusi tersebut di New York pada Ahad waktu setempat.

Sebelumnya pada Kamis, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon khawatir Yaman akan jatuh dalam perang saudara dan mendesak agar Presiden Hadi dipulihkan kekuasaannya.
(G005)