Hampir 50 tentara Myanmar tewas saat lawan pemberontak

Yangon (ANTARA News) - Hampir 50 tentara tewas dalam pertempuran dengan pemberontak di daerah perbatasan utara dekat Tiongkok, menjadi pukulan terkini bagi pemerintah untuk mengadakan gencatan senjata di seluruh negeri, kata laporan media pemerintah Myanmar, Jumat.

Tentara Myanmar itu tewas dalam bentrokan empat hari di negara bagian Shan melawan pemberontak, yang sebagian besar suku Tionghoa dari daerah Kokang, yang meletus pada tanggal 9 Februari, kata suratkabar "Global New Light".

"Sejauh ini, pertempuran telah mnewaskan 47 tentara pemerintah, 73 terluka dan lima kendaraan hancur," kata surat kabar tersebut dalam terbitan bahasa Inggris-nya.

Pasukan pemberontak Kokang, yang mengerahkan sekitar 200 orang, menyerang pangkalan militer di wilayah Kongyan, Kamis, mengepung kantor pusat, kata laporan itu. Tentara Myanmar dilaporkan melakukan lima serangan udara balasan.

Terjadinya kembali konflik di wilayah Kokang negara bagian Shan, yang sebelumnya telah terhenti selama hampir enam tahun, merupakan pertanda buruk bagi pemerintah karena upaya untuk menempa kesepakatan damai yang komprehensif dianggap gagal.

Ribuan warga negara Myanmyar juga banyak yang melarikan diri lintas perbatasan ke Provinsi Yunan, Tiongkok. Namun hal ini justru menjadi sebuah kekhawatiran bagi Beijing sebagai sekutu lama Myanmar.

Konflik antara militer dan kelompok etnis minoritas bersenjata juga berkecamuk di bagian lain dari Shan dan negara bagian Kachin sebelah utara, memicu keraguan atas upaya pemerintah untuk menyepakati gencatan senjata kesepakatan nasional.

Myanmar berharap untuk dapat menandatangani perjanjian gencatan senjata yang telah lama tertunda pada Kamis (12/2), dalam acara tahunan perayaan penyatuan negara tersebut di Naypyidaw.

Sebaliknya, pemerintah dan kelompok-kelompok etnis menyetujui komitmen untuk melanjutkan pembicaraan dan mereferensikan konsep federalisme.

Para pengamat mengatakan pemerintah melihat proses negosiasi yang alot dengan masuknya konsep federal, karena telah menolak kesepakatan pada federalisme sampai sekarang, demikian AFP melaporkan.

(A050/B002)