Fadli Zon: Dampak Presiden Jokowi pindah ke Bogor harus dipertimbangkan

Jangan ini dijadikan ide sesaat,"

Bogor (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kepindahan Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor harus dipikirkan secara matang apakah berdampak pada kinerja pemerintahan yang menjadi lambat.

"Jangan ini dijadikan ide sesaat," kata Fadli dalam kegiatan penanaman bambu di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Muara Beres, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo harus melihat daya tampung di Kota Bogor dan juga Istana, serta mempertimbangkan bagaimana upaya berkoordinasi dengan kabinet terkait roda pemerintahan dilaksanakan.

"Kalau mau berkantor di Bogor silahkan saja itu hak presiden. Tetapi, dampaknya perangkatnya apakah juga dapat dipindahkan ke Bogor. Bogor sendiri juga sudah macet, daya tampung kendaraan kecil menambah macet," katanya.

Menurut Fadli, ia belum mengetahui pasti rencana Presiden Joko Widodo bekerja di Istana Bogor untuk pindah atau hanya untuk lebih sering bertugas di Bogor.

"Coba difikirkan jangan ada ide spontan bangun tidur langsung ngomong," katanya.

Terkait rencana kepindahan tersebut, Fadli menambahkan dirinya mendapatkan informasi dari media saja, belum ada keterangan resmi mengenai kepindahan Presiden ke Istana Bogor.

"Kabinet tidak harus pindah ke Bogor, karena jarak Jakarta-Bogor sudah dekat, tetapi juga daya tampung di Istana Bogor itu sedikit," katanya.

Saat ditanya apa yang mendasari Presiden Joko Widodo berkantor di Istana Bogor, Fadli mengaku tidak mengetahui jelas alasannya, tetapi ia membantah karena suhu politik yang terjadi saat ini.

"Mungkin di Istana Bogor lebih tenang, yang jelas tidak ada tekanan politik," katanya.

Sementara itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Sekretariat Negara soal wacana kepindahan Presiden Joko Widodo, ke Istana Bogor.

Belakangan ini Jakarta memang meningkat temperatur politik dan hukumnya, berfokus pada kontroversi penentuan kepala Kepolisian Indonesia oleh presiden, serta konflik berlarut KPK dan Kepolisian Indonesia. Belum lagi banjir.

Sementara Presiden Jokowi telah menyatakan mengumumkan nama definitif kepala Kepolisian Indonesia itu pada pekan ini. DPR juga menagih janji Jokowi itu, sebagaimana dikatakan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Rabu kemarin.

"Saya dengar memang ada keinginan dari beliau untuk lebih banyak beraktifitas di Istana Bogor. Tapi soal pindah kantor atau tidak, kami belum terima pemberitahuan atau keputusan," kata Bima.