DPR minta ketegasan pemerintah soal MoU Proton

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI Dodi Alex Nurdin meminta ketegasan pemerintah atas penanda tanganan kerjasama (MoU) dengan Proton Malaysia untuk program pengembangan otomotif nasional.

"Sekali lagi kami, DPR mengharapkan ketegasan pemerintah, apa ini murni ini bisnis swasta (B to B), atau yang lain. Kalau B to B jangan ada perbedaan perlakuan pemerintah dengan pihak lain," kata anggota DPR RI Dodi Alex Nurdin di Senayan Jakarta, Kamis.

Menurut Dodi jika memang benar MoU tersebut murni kerjasama swasta tentu tidak menjadi masalah. Namun tambahnya jika hal itu sebagai program mobil nasional sebagai kebijakan negara maka akan menjadi masalah.

"Kalau B to B maka silahkan saja, tetapi harus awasi dengan ketat," kata Dodi.

Dodi menjelaskan untuk pengembangan mobil dalam negeri kenapa tidak dilanjutkan saja dengan program yang dulu sudah ada seperti maleo, tawon.

"Kalau ini mau jadikan mobil nasional dengan menggandeng proton, maka DPR tak setuju," kata Dodi.

Sementara Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan sedikit bercanda mengatakan mobil mobnas ini bisa-bisa berubah menjadi mobmas alias mobil Malaysia.

Menurut Taufik DPR akan mendukung kebijakan mobil nasional ini sepanjang untuk kepentingan rakyat.

"Tapi apa iya, Presiden Jokowi sudah benar-benar telah melupakan mobil Esemka. Saya tidak begitu yakin apakah hanya dorongan orang tertentu atau mengabaikan yang ada," kata Taufik.

Menurut Taufik jikalau nantinya akan berkembang jadi G to G tentu ngak akan ada yang menolak sepanjang itu riil bukan pencitraan.