Sigit dalam rapat dengar pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis, menyampaikan empat hambatan tersebut terkait sumber daya manusia, data, kerja sama dengan penegak hukum dan regulasi.
Ia menjelaskan dalam hal sumber daya manusia, organisasi dan anggaran, DJP menghadapi kendala seperti keterbatasan kuantitas dan kualitas pegawai, serta keterbatasan dalam struktur organisasi dan unit kerja.
"Selain itu, juga keterbatasan anggaran. Ini semuanya sudah terbatas dan kita tidak fleksibel di situ," kata Sigit yang terpilih sebagai pimpinan tertinggi di otoritas pajak setelah mengakui proses seleksi terbuka sejak November 2014.
Sigit mengatakan terkait kendala data dan informasi, ada keterbatasan data maupun informasi yang didapat DJP dari pihak eksternal, akibat belum optimalnya pelaksanaan pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
Untuk kerja sama dengan penegak hukum, Sigit menambahkan DJP menghadapi masalah belum optimalnya dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi hukum lainnya serta perlindungan hukum bagi petugas pajak di lapangan.
Sedangkan dalam hal regulasi, ia melanjutkan, DJP menghadapi masalah masih adanya aturan yang perlu disempurnakan dalam mendukung pengamanan penerimaan pajak dam penegakan hukum dalam bidang perpajakan.
"Ini semua hambatan dan kita harapkan bisa selesaikan sebelum Juni, sehingga semua (rencana penerimaan) bisa berjalan lancar," kata Sigit yang ikut membawa para pejabat eselon dua setingkat pimpinan Kantor Wilayah Pajak dari seluruh Indonesia dalam rapat ini.
Pemerintah dalam RAPBN-P 2015 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.294,3 triliun, yang sebagian besar disumbangkan oleh PPh nonmigas sebesar Rp629,8 triliun dan PPN serta PPnBM sebanyak Rp576,4 triliun.
DJP akan melakukan berbagai upaya ekstra dan upaya luar biasa untuk mencapai target tersebut antara lain melalui tindakan pemeriksaan dengan optimalisasi Rp73,5 triliun serta ekstensifikasi dan intensifikasi WP Orang Pribadi Rp40 triliun.
Selain itu, optimalisasi lainnya berasal dari upaya ekstensifikasi dan intensifikasi WP Badan yang diharapkan bisa meraih Rp254,2 triliun dan upaya penegakan hukum yang diperkirakan mampu mencapai Rp22,5 triliun.
DJP untuk mengamankan penerimaan mendapatkan tambahan pagu untuk kegiatan operasional pada RAPBN-P 2015 sebesar Rp4 triliun, dan remunerasi Rp4,1 triliun serta belanja pegawai baru Rp669,1 miliar yang berasal dari alokasi BA 999.08 (Belanja BUN).
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
