DPR minta Menteri Susi fokus angkat kesejahteraan nelayan

Jakarta (ANTARA News) - Komisi IV DPR RI mengharapkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti untuk fokus dalam mengangkat taraf kesejahteraan nelayan tradisional.

"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengingatkan, bila nelayan lokal dibatasi dengan peraturan yang ada dan tidak didorong untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, maka kemiskinan nelayan yang masih tinggi tidak akan teratasi.

Untuk itu, Ono juga menginginkan agar fokus-fokus KKP dapat dikolaborasikan sehingga pemerintah juga mampu optimal dalam mengurangi angka kemiskinan nelayan tradisional.

Dalam salah satu program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, KKP memiliki program antara lain mengembangkan sentra nelayan di 30 lokasi di berbagai daerah di Tanah Air.

Selain itu, KKP juga memiliki program Pengembangan Sekaya Maritim (Seribu Kampung Nelayan Yang Mandiri, Tangguh, Indah, dan Maju) sebanyak 100 kampung nelayan.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera membenahi tingkat nilai tukar nelayan (NTN), alat pengukuran tingkat kesejahteraan nelayan di Badan Pusat Statistik, yang dinilai masih fluktuatif.

"Kesejahteraan nelayan belum membaik, NTN masih sangat dinamis," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Jumat (6/2).

Menurut Riza Damanik, 100 hari pemerintahan Kabinet Kerja belum memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan nelayan.

Hal itu, ujar dia, ditandai antara lain dengan NTN yang dapat berubah naik maupun turun dalam waktu singkat yang menunjukkan sangat rentannya kualitas kesejahteraan nelayan Indonesia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI menunjukkan NTN pada Oktober hingga Desember 2014 terus mengalami penurunan.

"Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menutup NTN pada angka 106,66 di bulan Oktober 2014. Sedang pada awal Pemerintahan Jokowi-JK, angka NTN turun -2,26 menjadi 104,26 di November 2014. Lalu, kembali turun -1,24 di Desember 2014 menjadi hanya 102,97. Angka 102,97 telah menjadi NTN paling buruk sepanjang 2014," jelasnya.

Namun, lanjut Ketum KNTI, pada Januari 2015, mulai terjadi perbaikan NTN, yakni meningkat 2,44 dari bulan sebelumnya menjadi 105,48.

Riza berpendapat bahwa penaikan dan penurunan NTN pada 100 hari pertama Pemerintahan Jokowi-JK diduga lebih dipengaruhi oleh keputusan pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM, daripada akibat kebijakan perikanan itu sendiri.