... memang ada keinginan dari beliau untuk lebih banyak beraktifitas di Istana Bogor...Jakarta (ANTARA News) - Walikota Bogor, Bima Arya, belum mendapat pemberitahuan secara resmi dari Sekretariat Negara soal wacana kepindahan Presiden Joko Widodo, ke Istana Bogor, Jawa Barat.
Belakangan ini Jakarta memang meningkat temperatur politik dan hukumnya, berfokus pada kontroversi penentuan kepala Kepolisian Indonesia oleh presiden, serta konflik berlarut KPK dan Kepolisian Indonesia. Belum lagi banjir.
Sementara Jokowi telah menyatakan mengumumkan nama definitif kepala Kepolisian Indonesia itu pada pekan ini. DPR juga menagih janji Jokowi itu, sebagaimana dikatakan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Rabu ini.
"Saya dengar memang ada keinginan dari beliau untuk lebih banyak beraktifitas di Istana Bogor. Tapi soal pindah kantor atau tidak, kami belum terima pemberitahuan atau keputusan," kata Bima, Rabu.
Istana Bogor juga menjadi saksi bisu penyusunan dan penyerahan Surat Perintah 11 Maret oleh Soekarno kepada tiga utusan Mayor Jenderal TNI (saat itu) Soeharto, pada 11 Maret 1966.
Inti dari Super Semar itu --walau masih kontroversial-- adalah pemberian wewenang kepada Soeharto untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan negara.
Enam bulan sebelumnya telah terjadi G-30S/PKI yang bertujuan mengubah kepemimpinan bangsa.
Menurut Bima, jika benar Jokowi akan berkantor di Istana Bogor maka hal tersebut akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat.
"Ini juga sinkron dengan rencana kami menata daerah sekitar Istana dan Kebun Raya Bogor. Saat ini kami sudah menata lalu-lintas dan memperbaiki jalur pejalan kaki di sekitar Istana Bogor," kata dia.
Menurut dia, pemerintah Kota Bogor siap berkoordinasi dengan Sekretariat Negara untuk menjamin keamanan dan kenyamanan Presiden Jokowi selama beraktifitas di Istana Bogor.
Pewarta: Amie Arimbi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015