Menperin siap koordinasikan slot tayang animasi lokal

Denpasar, (ANTARA News) - Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan pihaknya siap untuk menindaklanjuti usulan dari pelaku industri ekonomi kreatif animasi terkait kemungkinan memberikan slot tayang wajib di stasiun-stasiun televisi nasional di Indonesia.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar setidaknya stasiun televisi memberikan slot jam tayang, supaya produk kreativitas pegiat animasi lokal bisa ditonton khalayak ramai," katanya di Bali Creative Industry Center (BCIC), Denpasar, Rabu.

Hal itu menurut Menteri Saleh menjadi langkah penting untuk ditindaklanjuti, mengingat industri animasi lokal sebetulnya telah memiliki kualitas yang berkembang baik, namun kesulitan menembus pasar dalam negeri.

Selain dengan Kemenkominfo, saleh menyebutkan pihaknya juga akan membuka pembicaraan dengan Kementerian-Kementerian terkait, Badan Ekonomi Kreatif dan tidak menutup kemungkinan para stasiun televisi nasional.

"Masalahnya memang ketika mereka (industri animasi) menguat, harus ditaruh di mana produk mereka. Makanya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait, Badan Ekonomi Kreatif dan termasuk juga stasiun televisi.

"Kami akan meminta supaya setidaknya stasiun televisi mau menyediakan slot tayang untuk produk kreativitas animasi kita, agar bisa ditonton khalayak ramai," katanya.

Langkah tersebut juga disebut Saleh untuk membendung banjir produk animasi luar negeri, yang saat ini juga sudah terjadi di Indonesia.

"Kalau tidak dimulai dari kita sendiri, nanti kita akan terus dibanjiri produk animasi luar negeri, padahal dari segi kualitas produk animasi lokal tidak kalah bersaing," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah sempat menyebutkan opsi pembiayaan yang juga bisa ditawarkan kepada para pelaku industri animasi lokal.

Skema tersebut mencontoh pada opsi yang pernah diterapkan Kemenperin terhadap pengembangan teknologi informasi IKM yakni, pembiayaan 75 persen dari pemerintah pada tahun pertama dan secara bertahap dikurangi 25 persen setiap tahunnya.

"Dulu Kemenperin juga pernah melakukan skema pembiayaan semacam itu, 75 persen kami tanggung di tahun pertama, kemudian di tahun kedua hanya ditanggun 50 persen dan tahun ketiga hanya 25 persen, untuk pengembangan IT IKM. Itu berjalan dengan baik, dan bisa menjadi opsi untuk para pelaku industri animasi lokal," kata Euis.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia (AINAKI) Ardian Elkana sempat menyampaikan permintaan agar pemerintah memberikan dukungan terhadap produk animasi lokal melalui penetapan regulasi mewajibkan setiap stasiun televisi di Indonesia memberikan slot jam tayang.

"Pemerintah seharusnya bisa melakukan kebijakan yang mengharuskan televisi nasional untuk menydediakan jam tayang bagi produk-produk rumah produksi animasi lokal. Dimulai dari dua jam sehari misalnya," kata Ardian di hadapan Menperin dan jajaranya.

Sebab, menurut Ardian, selama ini pelaku animasi lokal kerap terbentur dengan hampir tidak dibukanya kesempatan dari stasiun-stasiun televisi nasional untuk hasil-hasil industri mereka.