DPR tagih janji Presiden soal Budi Gunawan

... kita pegang pernyataan presiden...

Jakarta (ANTARA News) - DPR akan menagih janji Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan apakah melantik atau tidak melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan pada pekan ini.

Sebelumnya, Jokowi memastikan menyelesaikan kontroversi pencalonan Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Indonesia pada pekan ini Hal itu dia sampaikan, usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Narkoba 2015, di Kompleks Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Februari 2015.

"Sekarang ini khan kita pegang pernyataan presiden yang akan mengumumkan jadi atau tidaknya pelantikan Budi Gunawan pada pekan ini. Khan masih ada 2-3 hari lagi. Apakah hari Jumat, apakah hari Sabtu ini, kita tunggu saja," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Fadli juga mempertanyakan prosedur yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional yang mengajukan nama calon kepala Kepolisian Indonesia

"Ini kan tergantung presiden, apakah ada permintaan dari presiden. Kalau itu permintaan dari presiden khan lain. Kalau inisiatif (Komisi Kepolisian Nasional), saya tidak tahu ya bagaimana prosedurnya," katanya.

Komisi Kepolisian Nasional telah menyiapkan enam nama alternatif calon kepala Kepolisian Indonesia.

Nama Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius kembali masuk setelah sebelumnya dicoret.

Sementara itu, anggota Tim Sembilan, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno, meminta proses pencalonan kepala Kepolisian Indonesia melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi yang selama ini dilakukan Kepolisian Indonesia.

Oegroseno menuturkan, mekanisme melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi untuk memproses usulan nama calon kepala Kepolisian Indonesia --juga untuk jabatan-jabatan lain bagi para perwira tinggi-- untuk menghindari konflik internal.

Di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Kepolisian Indonesia inilah nama-nama itu digodok, mengerucut menjadi hanya beberapa saja dan disodorkan kepada presiden. Para pejabat puncak dan petinggi Kepolisian Indonesia yang masuk Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi sudah bersepakat dalam mengajukan nama.

"TNI dan Kepolisian Indonesia sama, melalui Wanjakti karena data primer sudah terekam sejak masuk Akabri hingga menduduki jabatan terakhir," ungkap Oegroseno.