Pemerintah target kemiskinan turun 4 persen

Kontribusi penurunan jumlah kemiskinan dari Kemensos per tahun sebesar 0,2 persen sampai lima tahun ke depan

Samarinda (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan selama lima tahun mulai 2014 hingga 2019 sebesar 4 persen, dengan kontribusi dari Kementerian Sosial sekitar 1 persen.

"Kontribusi penurunan jumlah kemiskinan dari Kemensos per tahun sebesar 0,2 persen sampai lima tahun ke depan," kata Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa melalui siaran pers Humas Kemensos yang diterima Antara, Selasa.

Salah satu program Kemensos untuk pemberdayaan masyarakat miskin adalah melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube), baik yang berada di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Untuk Kube perkotaan, antara lain jenis usaha kuliner, jasa pencucian pakaian, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan jenis usaha berbagai produk makanan kering maupun makanan ringan.

Menurut Mensos, keberadaan kelompok UKM diharapkan menjadi wadah untuk berkonsultasi, mengemas produk, mendesain produk dan kemasan, serta strategi untuk pemasaran produk.

Khofifah juga mengatakan Kemensos segera mengkoordinasikan bantuan sosial dari 17 kementerian/lembaga terkait. Koordinasi itu diharapkan menjadi masukan berharga untuk kementerian lain.

"Berbagai masukan tersebut, misalnya untuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan 4 persen dalam lima tahun bisa tercapai," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dari APBN 2015, jumlah bantuan sosial (bansos) secara keseluruhan mencapai Rp85 triliun, termasuk pos di Kemensos sebesar Rp5 triliun.

Semua jenis bansos ini tersebar pada 17 kementerian/lembaga, seperti di Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, dan kementerian lain.

Sedangkan total bansos dalam APBN-P 2015, lanjut dia, belum diketahui besarannya, tetapi nilainya akan diketahui pada 12 Februari karena pada tanggal tersebut akan ada keputuan dari DPR.

Terkait perlindungan sosial masyarakat, lanjut Mensos, pemerintah memaksimalkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan turunannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), menginduk pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Bagi masyarakat yang belum mendapat perlindungan sosial, Kemensos mengajukan buffer (bantalan tambahan) untuk 500.000 warga miskin untuk calon penerima Rumah Tangga Sasaran (RTS) baru," kata Khofifah.

(KR-GFR)