Bangkok (ANTARA News) - Mantan Perdana Menteri Thailand yang digulingkan dari pemerintahan, Yingluck Shinawatra, dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri karena bulan ini dia akan secara resmi dikenakan dakwaan korupsi dengan hukuman penjara sampai satu dekade (10 tahun), kata pejabat setempat, Senin.
Yingluck, yang digulingkan melalui satu putusan pengadilan sesaat sebelum tentara meraih kekuasaan pada Mei, telah dilarang berpolitik selama lima tahun setelah dia dilengserkan dari jabatannya akibat skema subsidi beras yang merugikan negara.
Selain itu, Yingluck akan menghadapi hukuman penjara jika terbukti bersalah atas tuduhan korupsi terkait dengan kebijakan pembayaran hasil panen padi petani di wilayah pedesaan yang dibawah pengaruhnya dengan harga di atas harga pasar pada umumnya.
Media lokal melaporkan bahwa Yingluck berencana melakukan perjalanan ke Hong Kong, Tiongkok dan Inggris pekan ini.
Namun, junta militer menolak permintaan izin Yingluck atas saran jaksa dari Kantor Kejaksaan Agung.
"Kantor Kejaksaan Agung mengatakan kasus (Yingluck) masih dalam proses peradilan dan meminta agar perjalanan itu ditunda. Larangan perjalanan itu berhubungan dengan proses hukum," ujar Wakil Perdana Menteri Thailand Jenderal Prawit Wongsuwon.
Seorang juru bicara Kantor Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya akan secara resmi mendakwa Yingluck pada 21 Februari, sehingga Mahkamah Agung harus membuat keputusan jika proses hukum untuk kasus tersebut terus berlanjut.
Sebagai pengadilan tertinggi di Thailand, sebuah keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak dapat ditolak dengan hak naik banding.
Para jenderal militer merebut kekuasaan untuk memulihkan ketertiban setelah berbulan-bulan terjadi aksi protes yang sering menimbulkan korban nyawa terhadap pemerintahan Yingluck.
Para demonstran - dan para pendukung mereka di antara elit pemerintahan, peradilan dan militer - menuduh Yingluck menjalankan administrasi yang korup mewakili kakaknya Thaksin, yang juga mantan perdana menteri.
Thaksin, yang dibenci oleh masyarakat kelas menengah ke atas di Thailand tetapi dicintai oleh masyarakat miskin di pedesaan wilayah utara, tinggal dalam pengasingan untuk menghindari hukuman penjara setelah didakwa melakukan korupsi.
Para pendukung Shinawatra menuduh elit Thailand menggunakan pengadilan untuk menyingkirkan Yingluck. Namun, Yingluck tetap populer di kalangan basis pedesaan, yang telah memilih pihak keluarga Shinawatra dalam setiap pemilu sejak 2001.
Yingluck, yang telah cukup lama diam sejak kudeta, mengecam pelengseran dirinya bulan lalu yang dia nilai sebagai "kematian demokrasi". Seorang utusan senior AS membuat marah junta dengan mengatakan langkah hukum terhadap Yingluck tampaknya bermotif politik.
Pemerintahan Shinawatra telah tersingkir dua kali melalui kudeta dan dibuat bingung dengan pelengseran tiga perdana menteri oleh pengadilan intervensionis sejak 2006.
Junta Thailand mengatakan akan mengadakan pemilu baru pada awal 2016 setelah reformasi untuk mengatasi korupsi dan mengekang kekuatan partai-partai politik, di mana hal itu akan dikodifikasi dalam sebuah konstitusi baru, demikian laporan AFP.
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
