Dewan Pers: kebebasan pers semestinya keberpihakan pada publik

Batam (ANTARA News) - Ketua Dewan Pers Bagir Manan menilai kebebasan pers semestinya berupa keberpihakan pers terhadap publik bukan menempatkan diri sebagai bagian integral kekuatan-kekuatan politik yang bersaing.

"Cukup banyak persoalan pers, bagaimana cara menerjemahkan kebebasan dan hak berekspreksi. Kebebasan pers semestinya keberpihakan pada publik, bukan pers partisan," kata Bagir saat acara Peringatan Hari Pers Nasional 2015 di Batam, Kepulauan Riau, Senin.

Menurut Bagir, keberpihakan jadi masalah ketika pers menjadi partisan karena partisan tidak layak dalam pers bebas.

"Pers partisan merendahkan diri sendiri, mengesampingkan kode etik, dan standar jurnalistik. Pengaruh politik terhadap pers meresahkan publik, ini faktor utama partisipan pers," ujar Bagir.

Ia menambahkan, persoalan lainnya yakni adanya pers abal-abal yang semestinya tidak bisa ditolerir oleh insan pers.

"Dewan pers mendapat keluhan dari masyarakat tentang pers abal-abal. Ada juga pers asli yang abal-abal," katanya.

Menurut Bagir, pers abal-abal membuat berita untuk mengancam, memeras, dan bentuk manipulasi lain. Adanya pers abal-abal, katanya, merupakan penyakit bawaan dan adanya peluang.

"Saya minta HPN tegaskan bentuk pers abal-abal dan menindak segala pers abal-abal itu. Saya atas nama pers sampaikan rasa prihatin atas hiruk pikuk politik. Saya ingatkan pers tidak boleh jadi bagian hiruk pikuk kecuali sebatas sampaikan informasi," kata Bagir.

"Lebih baik pers pertanyakan suatu keputusan daripada pers pertanyakan kenapa tidak ada suatu keputusan. Mari terapkan semboyan pers hari ini lebih baik dari kemarin dan pers esok lebih baik dari hari ini," tutur Bagir.

Peringatan Hari Pers Nasional 2015 dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah kunjungan negara di Filipina.

Hari pers 2015 yang diusung dengan tema "Pers Sehat, Bangsa Hebat" dihadiri pula oleh Ketua MPR Zulkilfi Hasan serta sejumlah menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Selain itu juga dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani serta 32 kepala daerah lainnya, dan perwakilan negara-negara tetangga.