"Kita punya risiko fiskal sebesar Rp15 triliun, yang Rp10 triliun untuk tanggulangi perubahan asumsi dasar yang meleset dan resiko di PLTU," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu (BKF) Anggito Abimanyu di Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, cadangan resiko fiskal menyangkut asumsi dasar APBN 2009 akan mencapai sekitar Rp10 triliun. "Ini memang masih Januari, kita bisa perkirakan asumsi dasarnya akan meleset seberapa besar," katanya.
Sedangkan resiko PLTU sebesar Rp5 triliun. Rencananya PLTU akan menggunakan bahan bakar berupa batu bara. Namun ada resiko batu bara bisa sepenuhnya digunakan sebagai bahan bakar PLTU sehingga ada resiko batu bara.
"Kalau batu bara bisa digunakan ya berarti resiko itu tidak ada," katanya.
Ia menjelaskan, resiko itu berupa jika tidak ada pasokan batu bara sehingga harus menggunakan BBM yang biayanya lebih besar sehingga muncul resiko dimaksud.
"Kalau tidak ada batu bara kan mesti pakai BBM, itu akan menambah subsidi, biaya pembangkitan karena dengan BBM lebih mahal daripada batu bara," katanya.
Ia menyebutkan, saat itu DPR dan pemerintah sepakat akan semaksimal mungkin memakai bahan bakar murah (batu bara) untuk pembangkit listrik supaya subsidi turun. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
