Pemprov DKI: pengerukan Waduk Pluit tunggu relokasi warga

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan pengerukan Waduk Pluit yang terletak di wilayah Jakarta Utara akan dilakukan segera setelah relokasi warga selesai.

"Setelah bangunan-bangunan dibongkar dan warga direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa), baru pengerukan Waduk Pluit dilakukan," kata Kepala Dinas Tata Air DKI Agus Priyono di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pengerukan Waduk Pluit merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari PT Intiland.

"Untuk saat ini, sedang dibuatkan payung hukum supaya Intiland bisa melakukan pengerukan. Akhir tahun ini ditargetkan pengerukan tersebut sudah selesai secara keseluruhan," ujar Agus.

Dia menuturkan terdapat total 1,2 juta kubik lumpur yang akan dikeruk dari dalam waduk tersebut dengan kedalaman mencapai dua meter dan total luas keseluruhan 60 hektar.

"Kemudian, lumpur-lumpur yang sudah dikeruk itu akan dimanfaatkan oleh Intiland untuk reklamasi pulau. Perusahaan itu memiliki izin untuk membangun sebuah pulau buatan," tutur Agus.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan dalam program normalisasi Waduk Pluit, bukan hanya PT Intiland yang dilibatkan, tetapi juga PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Akan tetapi, keduanya memiliki tugas yang berbeda-beda. Kalau Intiland fokus pada pengerukan, Jakpro akan mengerjakan pembuatan taman-taman dan jalan inspeksi di sisi timur waduknya," ungkap Agus.

Sementara itu, diketahui hingga 29 Januari 2015, sebanyak 1.449 dari total 7.000 bangunan di sisi timur Waduk Pluit telah ditertibkan.

Selain itu, sebanyak 800 kepala keluarga (KK) telah direlokasi ke Rusunawa Muara Baru. Sedangkan 649 KK sisanya merupakan pengontrak, sehingga tidak memperoleh hak atas rusunawa tersebut.