Menurut pengamat ini, tak ada yang jauhkan Jokowi dari PDIP

Sekarang terjadi abnormalitas politik di mana partai-partai pemerintah terlihat galak sekali kepada Presiden, sementara partai-partai oposisi justru malah lebih ramah.."

Batam (ANTARA News) - Pengamat politik dari lembaga riset Populi Center Nico Harjanto menilai tidak ada seorang pun orang-orang lingkaran dalam Istana yang ingin menjauhkan Presiden Jokowi dari partai pengusungnya PDIP.

"Saya kira justru tidak ada upaya sedikit pun untuk menjauhkan Pak Jokowi, tapi justru karena keinginan kepentingan tertentu dari PDIP bersama Nasdem yang mungkin tidak bisa diakomodasi oleh Presiden, itu justru yang membuat adanya kerenggangan hubungan komunikasi," kata Nico dijumpai dalam rangkaian perayaan Hari Pers Nasional 2015 di Batam, Jumat.

Nico menyebutkan beberapa hal yang membuat PDIP dan Nasdem tidak mencapai titik temu dengan Jokowi, terutama dalam hal pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagi Jokowi, melalui nawacitanya ingin mewujudkan pemerintahan bersih bebas korupsi, pemerintah tidak akan mengangkat pejabat yang memiliki status tersangka. Sedangkan bagi PDIP dan Nasdem terlihat sekali masih ingin supaya proses tata negara dihormati dan tetap dilantik," ujar dia.

Akibatnya, komunikasi antara Jokowi dengan PDIP dan Nasdem menjadi lenggang, sebaliknya partai-partai oposisi malah terlihat mendukung apa pun keputusan yang ditempuh Jokowi.

"Sekarang terjadi abnormalitas politik di mana partai-partai pemerintah terlihat galak sekali kepada Presiden, sementara partai-partai oposisi justru malah lebih ramah dan cenderung sangat suportif terhadap apa pun yang akan diputuskan Presiden," kata Nico.

Dia menangkap indikasi ada masalah serius dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi terkait Budi Gunawan.

"Ini tentu harus diselesaikan karena kohesi koalisi itu akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan Jokowi-JK," terang dia.