Itu jelas bukan suara DPR, tapi suara pribadi pimpinanJakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Golkar di DPR RI menyayangkan sikap pimpinan DPR yang menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait Budi Gunawan (BG) dilantik atau tidak dilantik kepada presiden.
"Kalau benar Presiden Jokowi nanti batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi DPR," kata Sekretaris F-Golkar di DPR RI Bambang Soesatyo melalui pesan singkat telepon seluler di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan dalam proses politik, suka atau tidak suka, BG harus dilantik dan setelah dilantik mau diberhentikan, itu terserah presiden.
Bambang mengatakan fraksinya paham bahwa proses politik di Dewan maupun di Istana, tidak boleh menafikan hukum.
"Tapi menjaga kehormatan lembaga tinggi negara seperti DPR, juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja," ujarnya.
Menurut dia, fraksinya sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR yang secara tidak sadar merendahkan lembaga yang dipimpinnya itu saat mereka bertemu Presiden di Istana.
Dia mengatakan para pimpinan DPR tanpa minta persetujuan atau membicarakannya terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi-fraksi lainnya di DPR, mengatakan bahwa DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Budi Gunawan dilantik atau tidak dilantik kepada presiden.
"Hal ini jelas keliru karena tugas utama pimpinan DPR adalah menjaga marwah institusi DPR sekaligus juru bicara parlemen sebagaimana diatur dalam UUMD3," katanya.
Menurut dia dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan dilantik atau tidak dilantiknya BG ke presiden, itu merendahkan martabat DPR.
Bambang mengatakan para pimpinan DPR RI tidak bisa menyimpulkan sendiri pendapat DPR atau membuat agenda-agenda negara lainnya.
"Itu jelas bukan suara DPR, tapi suara pribadi pimpinan," ujarnya.
Dia mengatakan masyarakat tahu sidang Paripurna DPR telah memutuskan dan memberikan persetujuan kepada BG untuk menjadi Kapolri sebagaimana permohonan presiden sendiri dalam suratnya ke DPR.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015
