Komisi XI DPR masih dalami BLU manajemen aset

Jakarta (ANTARA News) - Komisi XI DPR mengaku masih membutuhkan pendalaman untuk menyetujui permintaan pemerintah dalam pembentukan Badan Layanan Usaha (BLU) Manajemen Aset yang membutuhkan modal awal Rp1,5 triliun.

Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis malam, mengatakan pihaknya secara prinisp menyetujui pemberian tambahan modal baik dalam bentuk penyertaan modal negara, maupun pengalihan aset kepada BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yang fokus bergerak membangun infrastruktur.

Namun, Fadel mengatakan Komisi XI masih membutuhkan pendalaman mengenai rencana bisnis BLU Manajemen Aset.

Proses pendalaman itu juga, kata dia, dapat mengubah besaran tambahan modal yang nantinya disetujui Komisi XI.

"Kami ingin mendalami business plan dari BLU ini. Maka itu, kami meminta business plan untuk lima tahun ke depan. Kami akan putuskan perlu persetujuan atau tidak pada Rabu pekan depan," kata Fadel membacakan simpulan rapat yang berlangsung selama 10 jam tersebut.

Dalam rapat kerja tersebut, Bambang menjelaskan urgensi pembentukan BLU Manajemen Aset. Menurut dia, selama ini banyak aset negara yang tidak termanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan penerimaan negara.

Salah satu penyebab ketidak-optimalan itu, menurut Bambang, adalah bentuk lembaga pengelolaan aset negara yang masih berbentuk satuan kerja dengan keterbatasan kewenangan di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, bentuk usaha satuan kerja itu menimbulkan kesulitan birokrasi dalam pemanfaatan aset negara.

"Banyak aset kita yang akhirnya sulit dilelang, dan malah sebaliknya kita harus mengeluarkan biaya untuk ongkos pemeliharaan," ujar dia.

Bambang menjelaskan BLU manajemen aset ini juga dapat berperan sebagai bank lahan. Dengan begitu, pemerintah sudah memiliki cadangan lahan yang dapat dipergunakan untuk membangun infrastruktur.

"Ini jadi langkah pre-emptive. Jadi sebelum rencana proyek, kita sudah menyediakan lahan, dan juga mengurangi banyaknya spekulan tanah," ujar dia.

Bambang mengkalkulasi saat ini lahan yang dapat dimiliki BLU manajemen aset sekitar 5.000 hektar.

"Modal awal BLU ini adalah aset. Banyak sekali aset idle (tak tergunakan) dari Kmenterian/Lembaga yang tidak dipakai. Kemudian, ada aset lembaga lainnya, aset bank eks-likudiiasi, aset eks pertamina, dan lainnya," kata dia.

Dia mengatakan BLU manajemen aset ini juga berpotensi memperoleh pendapatan, misalnya dari skema komisi atas penyewaan tanah.

Dari permintaan modal Rp1,5 triliun itu, biaya untuk penciptaan bank lahan itu mencapai Rp1 triliun. Sisa modalnya dibutuhkan untuk pemeliharaan aset, pengembangan konsep dan beberapa keghiatan operasional lainnya.

Jika terealisasi, Bambang menjanjikan dirinya akan merekrut tenaga-tenaga profesional di bidang properti untuk menangani BLU ini.

"Kemenku akan menjadi regulator, sedangkan operatornya adalah BLU manajemen aset itu sendiri yang akan diisi profesional selain pegawai Kemenkeu," kata dia.

Dalam kesimpulan rapat itu juga, Komisi XI menyetujui pemberian PMN untuk BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). SMI juga akan mendapat pengalihan aset dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp18,3 triliun.

SMI disiapkan pemerintah untuk menjadi bank infrastruktur.