"Jakarta yang saat ini didiami oleh 12.7 juta orang, mengalami proses penataan infrastruktur transportasi publik yang terlampau lambat dikarenakan baru dimulai pada tahun 2004 yang lalu," kata JTW dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News, Kamis.
Selain itu, JTW menyebutkan hanya 13 persen jalur untuk transportasi publik, dengan lebih kurang 1,5 juta kendaraan melaju setiap hari di ruas-ruas jalan di Jakarta tidak sebanding dengan rata-rata lebar ruas jalan hanya 1 meter.
Hal tersebut, menurut JTW diperparah dengan jumlah kendaraan saat ini di Jakarta sebanyak 16 juta, terdiri dari 12 juta roda dua dan 4 juta roda empat.
Jakarta Transportation Watch juga mencatat rata-rata jumlah ruas jalan di Jakarta hanya 6,2 persen dari luas wilayah dengan penambahan ruas jalan baru hanya 0,9 persen per tahun di mana saat ini panjang jalan di Jakarta hanya 7.208 km, sementara kebutuhan ruas jalan di Jakarta adalah 12.000 km.
JTW mengatakan bahwa secara umum kemacetan di Jakarta terjadi di tiga Jalur, yaitu jalur-jalur protokol, jalur-jalur tol dalam kota, dan jalur-jalur di perlintasan kereta.
Menurut Jakarta Transportation Watch, Pemprov DKI Jakarta perlu membuka inovasi dengan pembangunan sarana transportasi sungai dan Banjir Kanal Timur dan Barat. Selain itu, perbaikan fasilitas dan layanan angkutan umum di Jakarta dinilai perlu segera dilakukan.
JTW juga melihat bahwa kebijakan pembatasan jalur motor, pajak progresif, jalan berbayar dan tarif parkir yang tinggi perlu dipertahankan agar volume penggunaan kendaraan pribadi, dimana 70 persen warga Jakarta menggunakan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga kerugian Rp1 triliun per tahun sebagai akibat kemacetan dapat diminimalisir.
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
