Kemlu rekomendasikan pembentukan badan promosi nasional

Jakarta (ANTARA News) - Rapat kerja pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan para kepala perwakilan Indonesia merekomendasikan pembentukan badan promosi nasional, yang akan bertugas melakukan promosi di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi.

"Kami merekomendasikan pembentukan national promotion board (badan promosi nasional) yang mencakup promosi 'TTI' trade, tourism, investment (perdagangan, pariwisata, dan investasi)," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Darmansjah Djumala di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, badan promosi nasional itu diperlukan Indonesia untuk mempromosikan kepada pihak asing beberapa bidang secara menyeluruh, sehingga tidak perlu dilakukan berkali-kali dan dapat menekan biaya promosi.

"Ketiga bidang itu bisa dipromosikan secara keseluruhan, jadi tidak perlu promosi satu per satu. Daripada melakukan promosi berkali-kali dan hal yang ditawarkan mirip," ujar dia.

"Dan badan ini berbeda dengan badan promosi pariwisata, karena badan promosi nasional ini bisa untuk promosi tiga hal sekaligus," lanjutnya.

Darmansjah menyebutkan bahwa pembentukan badan promosi nasional itu merupakan salah satu rekomendasi untuk melaksanakan diplomasi ekonomi.

Melalui badan tersebut, kata dia, para perwakilan dan duta besar Indonesia di luar negeri juga dapat mendukung dan memfasilitasi target kementerian/lembaga terkait di luar negeri.

Selain itu, dia mengatakan bahwa badan promosi nasional itu juga bisa dimanfaatkan untuk menarik investasi asing dalam pembangunan infrastruktur maritim, yang menjadi visi-misi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita akan berusaha menarik investasi untuk pembangunan 24 pelabuhan, 88 galangan kapal, 500 pembangkit listrik, dan sembilan bandara di perbatasan," jelas dia.

Namun, Darmansjah berpendapat, pelaksanaan kegiatan diplomasi ekonomi itu tentu membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Kemlu merekomendasikan peningkatan anggaran.

"Kegiatan diplomasi ekonomi itu perlu didukung dengan anggaran yang memadai," kata dia.

Darmansjah mengaku DPR mendukung peningkatan anggaran untuk diplomasi ekonomi itu, tetapi dia belum bisa menyebutkan angka pasti dari kenaikan anggaran itu.

"Saya belum bisa sebutkan angkanya, tetapi the political will is there (kemauan politiknya sudah ada)," ujar dia.