Pemerintah harus hentikan pasar gelap impor pangan

Seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah harus menghentikan pasar gelap tersebut,"

Jakarta (ANTARA News) - Pakar pertanian dari Universitas Hasanuddin Makassar Profesor Muslim Salam mengatakan pemerintah harus menghentikan banyaknya pasar gelap komoditas pangan yang membuat harga pangan impor terutama harga beras yang sangat murah di Tanah Air.

"Seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah harus menghentikan pasar gelap tersebut," ujar Muslim di Jakarta, Rabu.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia, telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan tekad kemandirian pangan.

Ada beberapa pilar terkait dengan kemandirian pangan itu yaitu faktor ketersediaan yang terkait dengan produk, masalah distribusi antar satu daerah dengan daerah lain. serta keterjangkauan daya beli masyarakat.

Dari ketiga pilar itu, menurut Muslim Salam, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tekad kemandirian pangan, khususnya beras dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Muslim memuji pemerintah, yang tidak saja sangat peduli dengan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, tetapi juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung upaya mewujudkan kemandirian pangan itu.

"Dalam pandangan saya, sejak jatuhnya Orde Baru perbaikan irigasi tidak dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah. Selain itu, lahan pertanian juga menyempit akibat konversi, dan tidak ada varietas-varietas baru yang dikembangkan untuk diproduksi secara massal," tambah dia.

Sementara pemerintahan Presiden Jokowi, lanjut Muslim, secara gencar menunjukkan keberpihakan kepada sektor pertanian, dengan melakukan upaya mewujudkan kemandirian pangan.

"Komitmen pemerintah sekarang dalam pengembangan infrastruktur pertanian ini masih cukup baik, karena pemerintah akan terus membangun jaringan irigasi. Bagus juga, kalau pemerintah akan mencopot Menteri Pertanian kalau tidak mencapai target kemandirian itu," terang dia.

Sementara itu peneliti CIDES yang juga dosen FISIP Universitas Nasional Jakarta, Hilmi Rahman Ibrahim, mengusulkan agar Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian perlu melibatkan lembaga surveyor baik Sucofindo maupun Surveyor Indonesia sebagai Instrument Pengendalian dan Pengawasan.

"Pengendalian maupun Pengawasan dimaksudkan agar Sucofindo maupun Surveyor Indonesia dapat membantu Pemerintah melakukan survei dan pengawasan atas kebutuhan riil pangan yang perlu diimpor," kata Hilmi.