Menag Resmikan Vihara Maha Dharma

Pembangunan vihara Maha Dharma ini sekaligus hendaknya menjadikan pendorong dan motivasi dalam meningkatkan pelayanan kepada umat yang dilandasi dengan nilai-nilai Budha

Jakarta (ANTARA News) - Vihara Maha Dharma yang berdiri megah di bilangan wilayah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan dibangun selama 11 tahun diresmikan penggunaannya untuk kegiatan ibadah oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Menag, Isteri Presiden RI ke-4 Gus Dur, Ibu Shinta Nuriyah, Anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar, Dirjen Bimas Buddha Dasikin, Mantan Wapres Hamzah Haz, Presiden World Buddhist Chinese Sangha Council Y.M. Bhiksu Cing Xin Mahasthavira, dan tokoh Budha Foronkid Gunawan.

Menag dalam sambutannya berharap keberadaan rumah ibadah umat Budha yang sangat memadai ini, semakin menumbuhkan kesadaran beragama di kalangan umat Budha, sehingga lebih menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya sehingga terus berkembang memuliakan kehidupan.

Pembangunan Vihara Maha Dharma di Jakarta ini merupakan aktualisasi dari kemajuan kehidupan beragama umat Budha. Hal itu tercermin dari meningkatnya tempat ibadah yang semula kecil menjadi vihara yang lebih besar dan representatif, sehingga menjadi lebih mewadahi kegiatan-kegiatan yang dilakukan umat Budha.

“Saya berharap, umat Budha semakin dapat lebih menumbuhkan keyakinan dan rasa bakti terhadap agamanya dan kesetiaan pada negara,” harap Menag.

Lukman Hakim mengungkapkan, dalam banyak peristiwa, selalu diingatkan agar menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yang berarti juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan mengamalkannya dalam kehidupan akan menyelamatkan manusia dari jiwa yang miskin dan kering, serta perilaku tercela.

“Kehidupan keagaman di kalangan umat Budha di Indonesia telah mengalami peningkatan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tampak tidak hanya baik dari segi sarana dan prasarana rumah peribadatan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan ritual, melainkan juga dari segi menjalankan tradisi keagamaan Budha dan tumbuhnya tempat kegiatan pendidikan keagamaan bagi umat Budha,” terang Menag.

Menag juga menaruh harapan besar kepada umat Budha di ibukota bahwa dengan dibangunnya Vihara Maha Dharma ini akan dapat memberikan kontribusi bagi Umat Budha yaitu menjadikan vihara sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pendidikan spiritual keagamaan serta wahana kegiatan sosial bagi para umat Budha.

“Pembangunan vihara Maha Dharma ini sekaligus hendaknya menjadikan pendorong dan motivasi dalam meningkatkan pelayanan kepada umat yang dilandasi dengan nilai-nilai Budha,” ujar Menag.

“Mudah-mudahan dengan didirikannya vihara ini dapat membangkitkan semangat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, yaitu kehidupan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia,” imbuh Menag.

Pada kesempatan tersebut, Menag juga menyinggung pentingnya menghayati kearifan lokal tepo seliro yakni perpaduan antara toleransi dan tenggangrasa.

“Toleransi adalah bagaimana kita bisa menjaga perasaan diri, terhadap perbuatan orang lain di tengah-tengah lingkungan kita yang berbeda dan majemuk. Sedang tenggangrasa merupakan kemampuan kita dalam menjaga perasaan orang lain atas perbuatan yang akan kita lakukan,” ungkap Menag.

Menag mengatakan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri atas berbagai agama, suku, bahasa dan identitas etnik yang berbeda. Negara melindungi keberadaan agama dan menjamin kemerdekaan beragama sebagaimana dinyatakan dalam UUD RI 1945.

Spirit kerukunan beragama yang harus dimiliki oleh setiap umat beragama di Indonesia bukan sekedar menghormati kerukunan yang menuntut hak semata, melainkan kerukunan yang juga menyadari pentingnya kewajiban untuk menghormati dan menghargai umat beragama lain, sehingga terwujud kedamaian dalam mengelola kemajemukan.

“Perlu disadari bahwa mengelola kemajemukan bukan persoalan yang mudah. Di satu sisi umat beragama sebagai komponen bangsa, identitas, dan memperjuangkan aspirasi keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, setiap golongan umat beragama juga dituntut untuk memberi andil dalam rangka memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa. Disinilah kearifan lokal tepo seliro menjadi signifikan untuk dihayati dan diimplementasikan,” tutur Menag.