LIPI: pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim minim

Jika berbicara soal kependudukan dengan perubahan iklim pasti berujung pada adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan."

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah penelitian terkait kependudukan yang dilakukan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dan korelasi perubahan iklim terhadap sektor kesehatan, pertanian, dan perikanan.

"Jika berbicara soal kependudukan dengan perubahan iklim pasti berujung pada adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Tapi apakah masyarakat bisa mengatasinya dalam lima tahun terakhir?" kata Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan (P2K) LIPI Agustina Situmorang dalam Kaleidoskop P2K 2010--2014 di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, menurut dia, yang terjadi pada masyarakat saat berhadapan dengan dampak langsung perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut akan membuat migrasi besar-besaran.

Namun, ia mengatakan masyarakat belum paham korelasi perubahan iklim yang meningkatkan suhu udara dapat mempercepat berkembang biaknya nyamuk, sehingga dapat pula meningkatkan kasus DBD.

"Pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim minim.

Masyarakat masih lihat perubahan iklim hanya terjadi di luar negeri, belum melihat di sekitar mereka, padahal mereka sudah merasakan perubahannya," ujar dia.

Sedangkan di level pemerintah daerah, menurut dia, ketidakpahaman pun terjadi. Sehingga kebijakan yang diambil terkait pengendalian DBD tidak dikaitkan dengan masalah perubahan iklim.

Sedangkan peneliti P2K bidang ekologi manusia Deny Hidayati mengatakan Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang diluncurkan 2014 pun belum sampai di Kabupaten/Kota, karena itu belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Pemahaman mereka terhadap perubahan iklim terbatas, persepsi mereka masih bervariasi. Wajar jika respon dan dukungan ke petani dan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim masih tertatih," ujar dia.

Sejauh ini, ia mengatakan program-program pemerintah daerah baru sebatas pembangunan infrastruktur yang sumbernya pun sebenarnya berasal dari pemerintah pusat. Selain itu, upaya mengatasi dampak perubahan iklim pun belum dilakukan secara lintas sektoral.