"Soal PT Freeport, itu tentu menyalahi aturan dan UU dan tentu masalah PT Freeport kita sudah minta kepada menteri ESDM, melalui presiden supaya ini betul-betul dilihat dan dikaji," kata Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Juga, kata Novanto, pembangunan smelter juga harus dilaksanakan di Papua. "Kita juga sudah menyampaikan kepada pihak-pihak bahwa Komisi VII bisa membuat Panitia Kerja (Panja)," katanya.
Hasil rapat konsultasi tersebut. Imbuh Novanto adalah perlunya evaluasi agar PT Freeport bisa memberikan kontribusi bagi negara. "Yang penting adalah kontribusi PT Freeport kepada pemerintah, saya rasa perlu dievaluasi benar," kata Novanto.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
