Surabaya (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak ikut campur dalam negosiasi antara PT Lapindo Brantas dengan warga empat desa di Sidoarjo terkait dengan masalah ganti rugi tanah dan harta benda miliki warga. "Itu (negosiasi) sedang dibicarakan, karena Lapindo membeli tanah warga maka yang namanya jual beli harus ada perundingan," katanya di Gedung VIP Bandara Djuanda Surabaya, Sabtu, usai memimpin rapat soal perkembangan kasus lumpur Sidoarjo dan pembangunan Jembatan Suramadu. Pemerintah, katanya, sangat mengharapkan agar berbagai permasalahan sosial termasuk soal ganti rugi, dapat segera menemukan solusi yang baik untuk masyarakat dan bisa dilaksanakan baik oleh PT Lapindo maupun pemerintah. Hadir rapat tersebut antara lain Menteri PU Djoko Kirmanto, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, mantan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, Kepala BP Migas Kardaya Warnika, Dirut Pertamnia Ari Soemarno, dan Dirut Perusahaan Gas Negara (PGN) Sutikno. Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla dan rombongan sempat melakukan peninjauan dari udara dengan menggunakan helikopter, terhadap lokasi bencana semburan lumpur Sidoardjo dan proyek pembangunan jembatan Suramadu dari sisi Surabaya dan sisi Bangkalan, Madura. Dalam kesempatan itu, Wapres atas nama pemerintah juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dinilai telah bekerja sangat maksimal bersama dengan pemda setempat. "Tentu karena begitu banyak kendala sehingga perlu waktu, tetapi seandainya tidak ada Timnas yang bekerja bersama dengan pemda, pemerintah tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di situ," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
