Surabaya (ANTARA News) - Ratusan aparat kepolisian dari Polres Sidoarjo dan Polda Jatim disiagakan di sekitar tanggul lumpur dan jalan Raya Porong untuk mengantisipasi kemarahan warga menyusul gagalnya perundingan soal ganti untung korban lumpur panas dengan pihak PT Lapindo Brantas Inc. Kapolres Sidoarjo, AKBP Utomo Heru Cahyono, yang dikonfirmasi wartawan melalui Wakapolres Kompol Amin Litarso di Sidoarjo, Sabtu, mengatakan personel polisi disiagakan di 12 pos pengamanan dan sejumlah titik jalan serta tanggul penahan lumpur."Kami sangat memahami kekecewaan warga, namun kami juga berharap warga bisa menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan," katanya.Perundingan soal ganti untung antara warga korban luapan lumpur dengan Lapindo Brantas di Pendopo Pemkab Sidoarjo, Jumat (1/12), berlangsung alot dan tidak tercapai kesepakatan.Warga meminta ganti untung sebnilai Rp1 juta per meter persegi untuk tanah, dan bangunan Rp1,5 juta per meter persegi, serta lahan sawah Rp120.000 per meter persegi. Sementara itu, pihak Lapindo Brantas hanya menyanggupi memberi ganti Rp1,25 juta per meter persegi untuk bangunan, Rp500 ribu per meter persegi untuk tanah, dan Rp90 ribu per meter persegi untuk lahan persawahan.Karena belum tercapai kesepakatan, pihak Lapindo Brantas masih harus membicarakan tuntutan warga dengan pimpinan di Jakarta dan rencananya akan memberi keputusan pada Senin (4/12).Sejumlah pihak, termasuk aparat kepolisian khawatir kekecewaan warga yang tuntutannya tidak dipenuhi akan dilampiaskan dengan cara demo besar-besaran dan memblokir jalan Raya Porong yang menjadi akses penghubung kota Surabaya menuju Malang, Pasuruan, Probolinggo dan kota lainnya. Beberapa waktu sebelumnya, ribuan warga korban luapan lumpur panas yang sudah frustasi dengan janji-janji pihak Lapindo Brantas, yang proyeknya sejak 29 Mei 2006 mengakibatkan semburan lumpur panas, juga melakukan aksi demo dengan cara memblokir jalan dan menyebabkan arus lalu lintas macet total. Mereka bahkan sempat mengancam akan menggelar demo besar-besaran, termasuk menjebol tanggul penahan lumpur, jika tuntutannya tidak dipenuhi. "Kami melakukan langkah antisipasi sedini mungkin dengan menyiagakan personil polisi di sejumlah titik rawan, seperti di jalan Raya Porong dan di sekitar tanggul Siring hingga Jatirejo," kata Wakapolres. Ia mengimbau, warga untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan, terutama infrastruktur jalan dan lainnya. Sementara itu, ratusan pengungsi luapan lumpur panas dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, mengaku resah dan khawatir tidak mendapatkan ganti rugi dari Lapindo Brantas. Keresahan itu dipicu munculnya kabar, bahwa pengungsi yang tidak tinggal di lokasi pengungsian tidak akan mendapatkan ganti rugi. Sebagian warga Perum TAS I ada yang mengungsi dengan cara kontrak rumah atas biaya sendiri. Sementara warga lain yang belum mendapatkan rumah kontrakan, terpaksa mengungsi di Pasar Baru Porong yang selama ini menjadi lokasi pengungsian warga korban lumpur. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
