Tokyo (ANTARA News) - Pejabat tinggi Jepang, Jumat, mengatakan negaranya berjanji kepada kepala Badan nuklir internasional IAEA bahwa negeri itu tak akan mengembangkan senjata nuklir. Menteri Sekretaris Kabinet, Yasuhisa Shiozaki mengatakan kepada Direktur IAEA Mohamed ElBaradei bahwa Jepang tetap pada tiga poin kebijakan yang ditetapkan pada 1967 yaitu menolak memproduksi, memiliki atau membiarkan adanya senjata nuklir di negara itu Jepang telah bekerja keras untuk memperkuat upaya non-prolifikasi dan pelucutan senjata nuklir oleh karena itu tak ada perubahan atas tiga poin kebijakan anti-nuklir Jepang," kata Shiozaki kepada ElBaradei seperti yang disampaikan oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negri Jepang. ElBaradei kemudian berbicara didepan konferensi pers mengatakan "Saya telah diyakinkan secara serius disini di Jepang bahwa negri Jepang sama sekali tidak berkeinginan untuk menghapuskan kebijakan anti nuklirnya." Shiozaki yang adalah juru bicara pemerintah Tokyo dan tangan kanan Perdana Menteri Shinzo Abe, berbicara sehari berselang setelah Menteri Luar Negri Jepang yang terkenal suka berbicara tanpa basa-basi, Taro Aso, mengatakan bahwa Jepang sebenarnya mampu untuk membuat senjata nuklir apabila memilih untuk melakukan hal itu. Aso, yang juga bertemu dengan ElBaradei Kamis malam adalah orang yang paling terdepan yang menyeru agar Jepang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan nuklir dalam hal untuk menyikapi Korea Utara. Abe telah mengatakan tak akan ada kemungkinan sekecil apapun untuk membuka pembicaraan mengenai program pengembangan nuklir namun isu tersebut telah membuat khawatir sejumlah negara tetangga yang masih dihantui oleh masa lalu Jepang. Jepang adalah satu-satu negara yang pernah menjadi korban serangan nuklir. Bom atom Amerika Serikat telah menghancurkan dua kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II yang menyebabkan lebih dari 210 ribu warga Jepang meninggal. ElBaradei, Direktur Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, sedang dalam kunjungan ke Jepang untuk membahas masalah Korea Utara yang pada 9 Oktober lalu melakukan uji coba bom nuklir, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
