BPJS-TK alokasikan Rp360 miliar untuk rumah pekerja

Bandung (ANTARA News) - BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan Rp360 miliar untuk pembangunan rumah susun di enam lokasi, masing-masing 400 kamar atau enam menara kembar.

Direktur Utama BPJS-TK Elvyn G Masassya ditemui pers di Bandung, Kamis, menjelaskan enam lokasi tersebut adalah Bandung, Semarang, Sidoarjo, Makasar, Banten dan Medan.

Sebelumnya, badan tersebut sudah membangun 1.887 kamar di Batam dan Cikarang.

Pada saat masih menjadi PT Jamsostek, pekerja mendapat bantuan pinjaman uang muka perumahan (PUMP) secara parsial dengan mengajukan proposal pinjaman yang besarannya hingga Rp20 juta.

Saat ini sedang digodog peraturan pemerintah tentang Jaminan Hari Tua dimana program PUMP akan dikaitkan dengan kepesertaan JHT. "Setiap peserta akan diberi akses untuk mendapatkan PUMP, juga akses pembiayaan KPR berbunga rendah," ujar Elvyn.

Pada peserta bermasa kerja 10 tahun bisa mengambil 10-30 persen dari tabungan JHT. "Besaran masih dibahas di PP JHT yang saat ini masih digodog oleh instansi terkait," ucap Elvyn yang didampingi semua direksi.

Tidak hanya itu, BPJS-TK juga akan memanfaatkan tanah yang dimilikinya untuk pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Pada kesempatan itu, dia juga menyatakan kesiapan badan yang dipimpinnya untuk melaksanakan program jaminan Sosial ketenagakerjaan secara penuh, termasuk Jaminan Pensiun dan kepersertaan PNS, TNI dan Polri.

Sementara capaian kinerja hasil usaha pada 2014 Rp18,1 triliun plus potensi pendapatan dari saham Rp5,2 triliun. Untuk Kepesertaan, terdapat 16,9 juta pekerja menjadi peserta dengan total iuran Rp28,5 triliun.

Target tahun 2015, sejumlah 20,2 juta pekerja dan Rp40 triliun iuran. Pada tahun ini juga akan dididik 150 pegawai pengawas untuk melengkapi 11 yang sudah ada.

UU BPJS memberi wewenang kepada penyelenggara jaminan sosial untuk melakukan investigasi kepada perusahaan nakal untuk kemudian diteruskan kepada aparat penegak Hukum melakukan penyidikan.