Gubernur DKI: UMKM gunakan e-money lebih hemat

Jadi, mereka tidak perlu bayar preman lagi,"

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan sistem uang elektronik akan lebih hemat.

"Dengan menggunakan sistem uang elektronik (e-money), UMKM akan lebih hemat karena iurannya murah dan langsung mendapat perlindungan dari pemda," kata Basuki di Jakarta, Kamis.

Dengan e-money itu, kata dia, penjualnya diketahui dan pembelinya terdeteksi. Selain itu, jumlah simpanannya terpantau oleh bank serta sudah mendapat perlindungan dari pemda.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa perlindungan yang diberikan berupa ketersediaan tempat dan petugas keamanan resmi langsung dari Pemerintah Provinsi DKI.

"Jadi, mereka tidak perlu bayar preman lagi," ujarnya.

Basuki mengasumsikan pedagang setiap harinya harus mengeluarkan uang untuk keamanan sekitar Rp140 ribu. Namun, jika bergabung dengan programnya, dia menjanjikan pelaku usaha hanya membayar Rp90 ribu per bulan.

"Hitung saja, kita anggap iuran preman Rp150 ribu saja, kita asumsikan dari 1.000 hari dia berdagang, mereka sudah hemat uang 150 juta," katanya.

Selain itu, Basuki juga menjanjikan untuk memberikan pinjaman dan bantuan kepada pelaku UMKM yang transaksinya baik dan sehat sesuai dengan data yang dimiliki oleh bank.

Nantinya, lanjut dia, pelaku UMKM akan dibekali oleh kartu yang juga berfungsi sebagai pengenal identitas dan jenis usaha.

"Ini juga akan membuat pedagang tidak perlu lagi memperpanjang SIUP. Selama kartu ini berfungsi, otomatis kami perpanjang buat anda," ujar Basuki.

Selain UMKM, Basuki juga mengajak para pedagang kaki lima (PKL) untuk turut juga menggunakan sistem e-money in agar lebih tertib.

Terkait dengan besaran dana yang akan diberikan kepada setiap pedagang, baik bantuan maupun pinjaman, Basuki belum memiliki besaran pastinya.

"Hal itu harus kita bahas lebih lanjut yang jelas cukup membantu namun tidak selamanya," katanya.