LSI: 100 hari, elektabilitas Presiden Jokowi menurun

Jakarta (ANTARA News) - Hasil riset terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan tingkat elektabilitas (kepuasan publik) terhadap 100 hari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menurun menjadi 42,29 persen atau reponden yang menyatakan puas sebanyak 42,29 persen.

Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kepada pers di Jakarta, Kamis, mengatakan, sebanyak 53,71 persen responden menyatakan tidak puas atas 100 hari Pemerintahan Presiden Jokowi, sedang sisanya sebanyak 4,0 persen responden tidak menjawab.

Adjie mengatakan jika dibandingkan survei LSI sebelumnya, tren tingkat elektabilitas Presiden Jokowi menurun, yaitu pada Agustus 2014 elektabilitasnya sebanyak 71,73 persen, kemudian pada November 2014 saat menaikkan harga BBM elektabilitasnya menurun menjadi 44,94 persen dan pada Januari 2015 menurun menjadi 42,29 persen.

Pengumpulan data survei itu dilakukan 26-27 Januari 2015 itu menggunakan "quikpool" (smartphone LSI) dengan melibatkan 1.200 responden dari 33 provinsi. Survei menggunakan metode "multistage random sampiling" dan dilengkapai analisis media nasional dengan margin error +/- 2,9 persen.

Adjie menjelaskan, hasil survei menemukan bahwa dalam 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi, publik memberikan "tiga rapor merah" dan dua "rapor biru" dalam lima bidang kerja pemerintahan.

Sebanyak tiga rapor merah tersebut, pemerintahan Jokow dinilai belum berhasil yaitu pertama di bidang hukum yang tingkat kepuasan publik hanya mencapai 40,11 persen, kedua di bidang ekonomi yang publik menyatakan puas hanya 47,29 persen dan bidang politik yang publik menyatakan puas hanya sebesar 45,30 persen.

Adjie menambahkan, dalam survei itu puiblik juga memberikan dua rapor biru kepada Presiden Jokowi yaitu pertama di bidang sosial dan kedua di bidang keamanan.

"Rapor biru Jokowi di bidang sosial berkat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan di bidang keamanan, yaitu tak ada isu besar yang membuat negara ini terancam masalah keamanannya," katanya.