"Jokowi sebagai kepala negara seharusnya bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan ini. Terlebih Jokowi telah menjanjikan optimalisasi supremasi hukum dan pemberantasan korupsi dan sejak kampanye di Pemilu Presiden 2014," kata dia, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, terdapat indikasi KPK-Kepolisian Indonesia saling memiliki prasangka negatif dan justru melemahkan penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan.
"Maka Jokowi sebagai kepala negara harus turun tangan. Jokowi seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak terjerat pada kepentingan elit-elit penyokongnya," katanya.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
