... pemilih Jokowi pada Pemilu Presiden 2014 adalah massa yang diikat imajinasi dan harapan akan perubahan...Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, pernyataan Ketua Tim Sembilan, Buya Syafii Maarif, pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Indonesia bukan inisiatif presiden, menegaskan Joko Widodo masih terikat dengan balas budi politik.
"Pernyataan Buya menegaskan kekuatiran publik bahwa Jokowi tidak bisa melepaskan diri dari politik balas budi dan patron klien," kata Naipospos, dihubungi di Jakarta, Kamis.
Bonar mengatakan harus diakui Jokowi tidak memiliki basis politik pendukung nyata karena dia bukan pimpinan partai politik. Ini beda antara Jokowi dengan Susilo Yudhoyono saat terpilih pada 2004 dan 2009 (Partai Demokrat), ataupun bahkan dengan rivalnya di Pemilu 2014, Prabowo Subianto (Partai Gerindra).
Dalam semua karir politiknya, Megawati Soekarnoputri selalu memberi kendaraan politik kepada Jokowi, mulai dari wali kota Solo, Gubernur DKI Jaya, hingga kursi kepresidenan. Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatan keduanya sebagai wali kota Solo pun sebagai gubernur DKI Jaya.
Pendukung atau pemilih Jokowi pada Pemilu Presiden 2014 adalah massa yang diikat imajinasi dan harapan akan perubahan.
Tim Sembilan, beberapa waktu lalu, memberikan lima rekomendasi kepada Jokowi.
Pertama, presiden seyogyanya memberikan kepastian terhadap siapa pun penegak hukun yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya demi menjaga marwah institusi penegak hukum, baik Kepolisian Indonesia maupun KPK.
Kedua, presiden seyogyanya tidak melantik calon kepala Kepolisian Indonesia yang berstatus tersangka.
Ketiga, presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukun siapa pun, baik Kepolisian Indonesia maupun KPK dan masyarakat pada umumnya.
Keempat, presiden seyogyanya memerintahkan Kepolisian Indonesia dan KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan personel Kepolisian Indonesia atau pun KPK.
Kelima, presiden harus menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.
Tim Sembilan beranggotakan Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie, Oegroseno, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, Bambang Widodo Umar, Hikmahanto Juwana, Imam Prasodjo dan Sutanto.
Tim Sembilan, beberapa waktu lalu, memberikan lima rekomendasi kepada Jokowi.
Pertama, presiden seyogyanya memberikan kepastian terhadap siapa pun penegak hukun yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya demi menjaga marwah institusi penegak hukum, baik Kepolisian Indonesia maupun KPK.
Kedua, presiden seyogyanya tidak melantik calon kepala Kepolisian Indonesia yang berstatus tersangka.
Ketiga, presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukun siapa pun, baik Kepolisian Indonesia maupun KPK dan masyarakat pada umumnya.
Keempat, presiden seyogyanya memerintahkan Kepolisian Indonesia dan KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan personel Kepolisian Indonesia atau pun KPK.
Kelima, presiden harus menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.
Tim Sembilan beranggotakan Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie, Oegroseno, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, Bambang Widodo Umar, Hikmahanto Juwana, Imam Prasodjo dan Sutanto.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
