Tiga bulan pemerintahan Jokowi tercatat 87 investor

Sejak 22 Oktober 2014 sampai 23 Januari 2015, tercatat ada 87 perusahaan yang menyampaikan minat investasi di Indonesia. Sebanyak 46 di antaranya bahkan sudah menyampaikan komitmen senilai 74 miliar dolar AS,"

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan dalam tiga bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla tercatat 87 investor yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia.

"Sejak 22 Oktober 2014 sampai 23 Januari 2015, tercatat ada 87 perusahaan yang menyampaikan minat investasi di Indonesia. Sebanyak 46 di antaranya bahkan sudah menyampaikan komitmen senilai 74 miliar dolar AS," kata Franky dalam paparan di Jakarta, Rabu.

Ke-46 perusahaan yang sudah berkomitmen itu di antaranya bergerak di sektor prioritas seperti kelistrikan (tiga perusahaan), industri padat karya (lima perusahaan), hilirisasi pertanian (delapan perusahaan), maritim (tiga perusahaan), substitusi impor (12 perusahaan) dan infrastruktur (empat perusahaan).

Komitmen para investor itu, menurut Franky merupakan buah dari upaya lembaga tersebut untuk terus melakukan pertemuan dan pendalaman guna mendorong investasi.

"Ini juga hasil dari apa yang kami lakukan dalam investor forum," ujarnya.

Lebih lanjut, Franky menuturkan, pemerintah tidak mengenal istilah pencapaian 100 hari.

Namun, pemerintah terus memantau perkembangan selama tiga bulan terakhir sejak awal pemerintahan Jokowi-JK.

"Untuk investasi, kami melihat masih ada optimisme investor. Misalnya dalam diskusi soal situasi keamanan atau politik sekarang ini umumnya mereka (investor) tidak melihatnya sebagai sesuatu yang serius," katanya.

Sentimen positif itu pulalah yang membuat BKPM yakin bisa mencapai target investasi 2015 yang dipatok Rp519,5 triliun atau tumbuh sekitar 14 persen dari pencapaian tahun sebelumnya.

Target investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp175,8 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp343,7 triliun.