Mahasiswa UI tuntut Presiden untuk "bangun dari tidur"

...banyak kebijakan pemerintah yang inkonsisten dengan apa yang dijanjikan sejak awal...

Jakarta (ANTARA News) - Puluhan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar "bangun dari tidurnya" untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai dengan janjinya pada saat kampanye dulu.

"Terdapat lima isu yang kami soroti dalam seratus hari kepemimpinan Joko Widodo yaitu pemerintahan, kesehatan, pendidikan, HAM, dan energi," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Andi Aulia Rahman, saat demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Andi mengatakan lima hal tersebut, juga bagian yang tidak terpisahkan dari janji progran kerja pemerintah sejak awal.

"Namun, pada saat realisasinya banyak kebijakan pemerintah yang inkonsisten dengan apa yang dijanjikan sejak awal," tukasnya.

Karena itu, lanjut Andi, Mahasiswa UI mendesak Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla agar segera bersikap tegas dan menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya dari kelima isu tersebut.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo pada penangkapan Bambang Widjajanto dan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Dalam aksi solidaritas Save KPK ini tujuannya ingin mendorong penghapusan kriminalisasi terhadap KPK dan menolak pelantikan Budi Gunawan," kata Koordinator Lapangan aksi masa dari UI Alghiffari Aqsa.

Alghiffari mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo juga bisa membuka ruang demokrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat di berbagai sektor.

"Ini saatnya Joko Widodo membuktikan bahwa ia di pihak rakyat, bukannya di pihak oligarki partai dan elite politik yang korup," ujarnya.

Mahasiswa UI bergabung dengan puluhan organisasi masyarakat sipil, buruh dan mahasiswa. Mereka semua bergabung menjadi satu dalam gerakan #SaveKPK yang sebelumnya berjalan kaki dari Monas ke Istana Merdeka.

Dalam unjuk rasa tersebut masa juga menggelar teatrikal yang dimaksudkan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak prorakyat.

(R030)