Tim Independen harus bisa bongkar akar masalah KPK-Polri

Jakarta (ANTARA News) - Tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo harus bisa membongkar akar permasalahan dari kisruh KPK vs Polri. Termasuk mengungkap dugaan keterlibatan oknum penyidik KPK dan sejumlah jenderal dan bawahnya di institusi kepolisian.

Seperti disampaikan Anggota Komisi III asal PPP, Asrul Sani, tim independen yang beranggotakan sembilan orang, pastinya bakal dihadapkan pada tanggung jawab berat. Yaitu mengungkapkan fakta-fakta di balik kisruh antara KPK dengan Polri.

"Dalam hal ini, tim independen harus mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait Komjen BG dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Begitu juga terkait beberapa rumor yang harus segera diklarifikasi," kata Asrul Sani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Dalam mengungkap kisruh kedua institusi tersebut, lanjut Asrul, tim independen diharapkan membuka diri bagi informasi atau data-data penting dari masyarakat. Termasuk adanya kabar tentang keterlibatan sejumlah Jenderal di Mabes Polri dalam masalah ini.

"Beberapa hari ini ramai beredar juga dipemberitaan terkait kabar adanya perang bintang di kepolisian. Saya juga mendapatkan informasi mengenai perang bintang itu. Karenanya kami berharap, tim independen bisa membuka diri untuk informasi dari masyarakat," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kisruh KPK vs Polri ini, tak bisa lepas dari dugaan adanya persaingan tak sehat di Mabes Polri. Persaingan itu di dominasi oleh sekelompok pendukung calon Kapolri yang berpangkat bintang tiga. Dari Sembilan jenderal bintang tiga, muncul tiga nama yang paling berpeluang yakni, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Prayitno dan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mencopot Kapolri jenderal Sutarman dan memilih Komjen BG sebagai calon tunggal Kapolri. Tak lama kemudian, Kabareskrim Komjen Suhardi Alius yang menjadi kandidat Kapolri juga dicopot.

Disinilah masalah mulai muncul, ketika KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap. Kasus ini berasal dari data lama yang disedot dengan cepat oleh komisi antirasuah. Dimana beredar kabar yang menjadi operator data tersebut diduga adalah Brigjen KR, salah satu petinggi di Bareskrim Mabes Polri.

"Termasuk cerita ini, harus bisa dibuktikan benar-tidaknya. Kita cinta Polri yang solid. Jangan ada lagi yang aneh-aneh. Lebih baik hal seperti ini segera diklarifikasi agar tidak timbul persepsi miring di masyarakat," pungkas Asrul.