Pemerintah siapkan dua opsi untuk elpiji 3 kilogram

Kami sudah evaluasi di dalam, jadi ada kemungkinan harganya dinaikkan Rp1.000 per kilogram atau opsi kedua yaitu tidak dinaikan, tapi dapat pengalihan subsidi,"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tengah mengkaji dua opsi hasil usulan PT Pertamina (Persero) terkait penyesuaian margin keuntungan bisnis elpiji subsidi 3 kilogram.

"Kami sudah evaluasi di dalam, jadi ada kemungkinan harganya dinaikkan Rp1.000 per kilogram atau opsi kedua yaitu tidak dinaikan, tapi dapat pengalihan subsidi," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja di Jakarta Convention Center, Selasa.

Gusti mengatakan usulan tersebut disampaikan perusahaan minyak pelat merah itu atas dasar pertimbangan bisnis elpiji mereka yang tidak menghasilkan untung.

"Saya tidak bilang kerugian, tapi keuntungannya tidak ada. Jadi minuslah dia (Pertamina). Dengan margin seperti sekarang, mereka sudah akan minus," katanya.

Gusti melanjutkan, jika opsi pertama disetujui, di mana harga elpiji 3 kilogram dinaikkan Rp1.000 per kilogram, dikhawatirkan bisa menambah beban masyarakat.

Sementara itu, opsi kedua yang dipilih, maka akan ada pengalihan anggaran subsidi sebesar Rp2 triliun untuk elpiji. Alokasi anggaran tersebut, menurut dia bisa berasal dari subsidi bahan bakar minyak maupun listrik yang dicabut.

"Opsi lain sedang kami gali, karena kami tidak ingin tambah beban masyarakat. Tetapi juga Pertamina, agen dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE) tidak boleh rugi agar bisnisnya bisa jalan terus," katanya.

Lebih lanjut, pemerintah menargetkan akan segera mengambil keputusan terkait hal tersebut.

"Ini semua baru opsi, belum diputuskan. Mungkin Februari sudah ada (keputusannya)," katanya.

Kendati demikian, Gusti menambahkan, opsi manapun yang dipilih tetap akan melalui proses yang cukup panjang karena membutuhkan persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan.

"Dana pengalihan kan harus disetujui Kementerian Keuangan, apalagi kalau yang dialihkan dana subsidi tentu harus melalui persetujuan DPR RI, begitu juga jika menaikkan harganya langsung," katanya.

(A062/S004)