Sebelumnya kan usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, harga jual rumah sederhana mencapai Rp118 juta dengan PPn 10 persen dan PPh 5 persen, tetapi terakhir yang digunakan yaitu Rp110.250.000."
Semarang (ANTRARA News) - Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah sederhana pada tahun ini, kata Ketua Badan Diklat DPP Real Estate Indonesia Sudjadi.
"Mengenai pembangunan rumah sederhana melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini kami dari REI berupaya memberikan rekomendasi salah satunya mengenai bunga kredit," katanya di Semarang, Selasa.
Pihaknya berharap, untuk suku bunga kredit yang dibebankan kepada para pembeli maksimal 5 persen dengan jangka waktu angsuran 30 tahun. Dengan demikian, angsuran bukan hanya menjadi beban pembeli pertama tetapi juga bisa diteruskan oleh ahli warisnya.
Menurutnya, dengan harga satu unit rumah sederhana yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan yaitu Rp110.250.000 tersebut maka besaran angsuran setiap bulannya sekitar Rp700 ribu.
"Besaran angsuran ini cukup ringan mengingat para pembeli yang merupakan keluarga dengan upah sekitar Rp2 juta/bulan. Upah tersebut bisa berasal dari suami dan istri mengingat UMK Jateng cukup rendah," katanya.
Sudjadi mengatakan, harga jual rumah sederhana tersebut seharusnya bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu karena sudah bebas PPn dan hanya dikenai PPh sebesar 1 persen.
"Sebelumnya kan usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, harga jual rumah sederhana mencapai Rp118 juta dengan PPn 10 persen dan PPh 5 persen, tetapi terakhir yang digunakan yaitu Rp110.250.000," katanya.
Sementara itu, dari total target Pemerintah untuk pembangunan rumah sederhana tersebut, REI sanggup memenuhi seperlimanya atau 200 ribu unit rumah. Sedangkan sisanya dibangun oleh pengembang perumahan yang lain salah satunya Perumnas.
"Kami akan menyanggupi pembangunan rumah sebanyak 200 ribu unit untuk seluruh Indonesia, tetapi dengan catatan Pemerintah menggunakan usulan dari REI di antaranya besaran bunga dan lama angsuran," katanya.
Menurutnya, jika rencana Pemerintah membangun 1 juta unit rumah tersebut berhasil terealisasi maka cukup mengurangi angka backlog yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Terakhir kalinya atau tepatnya hingga tahun lalu angka backlog atau penundaan pembangunan rumah mencapai 13.500.000 unit rumah.
"Ini sama saja artinya bahwa masih ada 13.500.000 kepala keluarga di seluruh Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri," katanya.
Pewarta: Aris Wasita Widiastuti
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015