Pelindo, Angkasa Pura diusulkan dibiayai BUMN bukan APBN

...yang terpenting bagi pemerintah adalah bagaimana mendorong iklim investasi yang kondusif agar level perekonomian juga meningkat dan membaik."

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan mengusulkan kepada Kementerian BUMN agar badan-badan transportasi yang dikelola oleh BUMN seperti Pelindo dan Angkasa Pura, mulai tahun ini tidak menggunakan dana dari APBN, tetapi dibiayai sendiri oleh perusahaan tersebut.

"Penggunaan APBN biar fokus untuk keperluan yang mendesak, misalnya pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur," kata Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kemenhub, Sugihardjo di Jakarta, Senin.

Menurut Sugihardjo, Kemenhub juga sudah membuat dan mengirim surat kepada Kementerian BUMN terkait hal tersebut.

"Saat ini, kami tinggal menunggu balasan dari Kementerian BUMN, kami harap dapat respon yang positif," ujarnya.

Sebagai contoh, menurut Sugihardjo, berdasarkan data dari Kemenhub, bahwa dari 1.200 pelabuhan yang ada di Indonesia hanya 112 yang dikelola oleh Pelindo dan sisanya dikelola oleh pemerintah.

"Nantinya ke depan dimungkinkan swasta untuk mengelola pelabuhan-pelabuhan yang sekarang masih dikelola oleh pemerintah sehingga ada kompetisi yang fair antara swasta dan juga BUMN," katanya.

Ia menambahkan, di dalam rencana jangka panjang 2015-2019, dari seluruh pembangunan infrastruktur yang mampu dibiayai pemerintah baik APBN maupun APBD hanya 30 persen sehingga 70 persennya akan diserahkan kepada BUMN, swasta maupun investor asing.

"Sehingga yang terpenting bagi pemerintah adalah bagaimana mendorong iklim investasi yang kondusif agar level perekonomian juga meningkat dan membaik," kata Sugihardjo.