Masyarakat di Australia minta Jokowi pro-pemberantasan korupsi

Surabaya (ANTARA News) - Masyarakat Indonesia di Australia meminta Presiden Joko Widodo untuk pro-pemberantasan korupsi guna menyelesaikan konflik KPK-Polri dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami mengapresiasi langkah presiden untuk tidak mengintervensi proses hukum yang berjalan baik di KPK maupun Polri, juga rencananya untuk membentuk tim independen," kata mahasiswa Flinders University, Atik Ambarwati, dalam surat elektronik yang diterima Antara di Surabaya, Senin malam.

Di sela aksi gerakan #SaveKPK di tengah Parade Australian Day di Elder Park, Adelaide, Australia Selatan, ia menjelaskan Presiden Jokowi harus kembali pada komitmen pemberantasan korupsi untuk mengatasi konflik KPK-Polri itu.

"Kalau presiden memiliki komitmen pada pemberantasan korupsi, maka presiden tidak akan mengakomodasi kepentingan politik partai pengusungnya dalam pencalonan Kapolri bila sang calon terindikasi korupsi hingga kasusnya clear," ujarnya.

Sambil membawa pesan #Save KPK di sela parade itu, sebagian peserta aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Masyarakat Pecinta KPK ini melakukan aksi dengan menggunakan berbagai atribut budaya dan pakaian adat Nusantara yang mereka gunakan dalam parade.

"Kami selalu aktif untuk ikut mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri, termasuk dalam parade Australia Day ini, dan kami juga berharap, suatu saat, kami bisa memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak membiarkan koruptor untuk mengelola negara kami," katanya.

Terkait langkah kongkrit yang harus dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan konflik Polri-KPK, mahasisawa program S3 dari University of Adelaidei, Mochamad Mustafa, menegaskan bahwa saat ini usulan langkah-langkah konkret sudah banyak disampaikan kepada presiden.

"Seperti usulan penerbitan Perppu Imunitas KPK, pemecatan pejabat negara yang melakukan tindakan indisipliner dan memperkeruh suasana, bahkan pembatalan pencalonan Budi Gunawan, namun semuanya tidak didengar," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menunggu solusi konkret yang dilakukan Jokowi dan bisa meyakinkan rakyat bahwa dia berkomitmen memberantas korupsi.

"Masyarakat Pecinta KPK di Australia Selatan terus mendorong Jokowi untuk menunjukkan sikap yang jelas, tegas dan konkret agar masyarakat bisa melihat komitmennya terhadap pemberantasan korupsi," katanya.

Terkait dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang berujung kisruh KPK vs Polri, salah seorang WNI yang tinggal di Australia (permanent resident) Nuraeni Mosel turut menyampaikan aspirasi.

"Saya percaya KPK sudah menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberantas korupsi. Jangan sampai ada oligarki. Karena itu, eskalasi rivalitas para penegak hukum akan memperlemah upaya pencegahan tindak korupsi di Indonesia," katanya.