Tjahjo: tidak mungkin Hasto bicara tanpa bukti

Penjelasan terbuka Hasto Kristiyanto sebagai pribadi terkait pertemuannya dengan Ketua KPK, tentunya Saudara Hasto ada data dan bukti,"

Semarang (Antara) - Politikus PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mungkin Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berbicara tanpa bukti dan data terkait dengan pertemuan yang bersangkutan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

"Penjelasan terbuka Hasto Kristiyanto sebagai pribadi terkait pertemuannya dengan Ketua KPK, tentunya Saudara Hasto ada data dan bukti, apalagi tersiar di media televisi adanya pertemuan terbuka dengan beberapa tokoh politik," kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Jumat.

Menurut Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri, tidak ada niat lain terkait dengan pernyataan Hasto tersebut, kecuali keinginannya menegakkan kewibawaan KPK. Apalagi, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi itu pada masa pemerintahan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Hal itu yang menjadikan dasar pertimbangan Saudara Hasto. Tidak ada niat lain. Demikian yang saya pahami," tukas alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Bahkan, lanjut Tjahjo, Hasto dan kawan-kawan yang pernah bertemu dengan Ketua KPK pun siap menjelaskan apa saja materi pembicaraan-pembicaraan ketika itu.

Menyinggung soal isi pertemuan yang ada dugaan membahas pencalonan Abraham sebagai wakil presiden atau pasangan calon presiden Joko Widodo, Tjahjo mengatakan, "Kalau pada saat ketemu Tim Kode Etik KPK--kalau dibentuk--, Saudara Hasto dkk. akan siap menjelaskan secara bertanggung jawab. Semuanya itu demi kebaikan kita bersama."

Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu berpendapat bahwa pertemuan dengan Ketua KPK bisa sebagai teman atau bisa juga ketemu dalam jabatan formal.

"Ketua KPK pasti didampingi staf KPK, tidak pernah sendiri," ucap Tjahjo yang pernah sebagai anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika) DPR RI itu.