"Modal ventura memang alternatif pembiayaan. Ini salah satu yang diharapkan hidup kembali. Kami sedang mencari siapa figur yang memahami betul persoalan ini," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal IKM Busharmaidi di Jakarta, Jumat.
Busharmaidi mengatakan, konsep modal ventura, yang menyertakan dana dari para investor besar kepada IKM dengan pendampingan dan pembinaan, dinilai baik untuk perkembangan IKM itu sendiri.
"Makanya kami ingin ini tumbuh, karena tidak hanya memberikan permodalan, tapi investor juga punya kewajiban untuk jangka tertentu masuk dalam manajemen IKM tersebut selama dua hingga tiga tahun," katanya.
Dalam hal ini, lanjutnya, para investor besar akan meninjau dan mempelajari kondisi bisnis IKM tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk menyertakan modal dan masuk dalam manajemennya.
Kemudian, lanjutnya, setelah pendampingan dan pembinaan dilakukan hingga IKM tersebut semakin maju dan dinyatakan mapan, maka investor bisa menarik kembali penyertaan modalnya dan keluar dari manajemen secara perlahan.
Menurut Busharmaidi, untuk pembiayaan tahap awal, dibutuhkan dana sekitar Rp50 miliar untuk mengakomodir kebutuhan IKM, di mana jumlah permodalan yang akan diberikan tergantung pada skala usahanya.
Busharmaidi menambahkan, konsep modal ventura akan berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang juga menjadi akses untuk mendapatkan modal oleh para IKM, di mana modal ventura tidak membutuhkan jaminan apapun.
"Kalau KUR, IKM meminjam dan yang menjadi jaminan adalah pemerintah. Tapi kalau modal ventura, itu tidak perlu jaminan," ujarnya.
Busharmaidi mengatakan, konsep modal ventura pernah digalakkan pada masa kepemimpinan mantan Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat, namun rencananya terhenti karena figur yang ditunjuk sebagai Direktur Utama lembaga pembiayaan tersebut meninggal dunia.
Ia berharap, modal ventura bisa kembali dibangun, agar IKM potensial di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk akses permodalan.
Diketahui, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengeluhkan banyaknya pengusaha IKM berbasis ilmu pengetahuan dan industri kreatif yang sulit mendapatkan akses pinjaman dari bank.
Hal tersebut terjadi karena para pengusaha IKM tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan perbankan untuk meminjam.
Sehingga, HIPPI menemui Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk membangun sebuah lembaga pembiayaan khusus untuk IKM berupa modal ventura.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
