KPK tak bisa menghindari muatan politik

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan dalam setiap membongkar kasus-kasus besar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih banyak bermuatan politik karena lembaga ini memang tak bisa menghindari muatan politik.

"Akhir-akhir ini saja muatan politiknya baru terasa, karena banyak hal yang telah menjadi sorotan masyarakat, walaupun kemungkinan sudah lama ada unsur itu," kata Boni dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, muatan politik itu tidak bisa dihindari, apalagi jika berkaitan dengan kepentingan pribadi dan publik.

"Kalau politik normatif saja tidak apa-apa, tapi kalau sudah politik kekuasaan, bisa hancur KPK dan penegak hukum lainnya," tutur dia.

Ia menjelaskan, dalam hal kasus pencalonan Kapolri, sedikit banyak ada kekuatan politik lama yang tidak suka terhadap kebijakan penentuan calon Kepala Polri.

"Masih ada dugaan bahwa kekuasaan politik lama masih mendominasi dan KPK mungkin terseret masuk oleh sentuhan politik tersebut dalam menentukan kebijakan," ucap dia.

Boni berargumentasi, momentum pengumuman tersangka-tersangka oleh KPK yang membuat masyarakat berpendapat ada unsur politik yang kental.

"Secara hukum KPK tidak salah, namun jika dilihat secara momentum, sebaiknya dipertimbangkan dulu ketika mengumumkan atau menangkap tersangka korupsi, karena imbasnya supaya tidak muncul opini-opini yang mengarah pada kecurigaan politik," ujar Boni.