ICW: jangan kriminalisasi pemberantasan korupsi

Jakarta (ANTARA News) - Penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri tadi pagi dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai upaya perlawanan balik Polri karena sebelumnya KPK telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA News, Jumat siang, ICW mengatakan hal ini merupakan perlawanan Polri terhadap KPK adalah upaya menghalang-halangi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Dengan ditangkapnya Wakil Ketua KPK, menurut ICW, proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan akan terhambat. Lebih jauh lagi upaya kriminalisasi ini adalah upaya pelemahan terhadap KPK.

ICW menyebut tindakan Polri yang menangkap Wakil Ketua KPK adalah tindakan yang sangat tidak tepat karena momentumnya bertepatan dengan upaya pengusutan perkara korupsi yang melibatkan perwira tinggi Polri. Hal ini juga menandakan bahwa Institusi Polri tidak pro dengan pemberantasan korupsi.

Menurut ICW, publik juga akan menilai bahwa Polri malah melindungi dan membela kepentingan tersangka korupsi bukan membela pemberantasan korupsi.

ICW juga meminta Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab atas konflik ini. Pasalnya Presiden Joko Widodo terkesan mendiamkan konflik KPK – Kepolisian yang terus berkembang seiring penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Presiden diminta untuk mengambil sikap dan bertindak menyelamatkan KPK dari segala bentuk upaya perlawanan dan pelemahan terhadap KPK.

Presiden juga diminta untuk mengingat kisah Cicak VS Buaya ditahun 2010 di mana dua pimpinan KPK dikriminalisasi oleh Kepolisian membuat kerja-kerja KPK menjadi lumpuh. Jika Presiden tidak sigap bertindak ancamaman KPK lumpuh menurut ICW akan berpeluang menjadi nyata.

"Jika hal tersebut terjadi Pemerintah akan dicap sebagai Pemerintahan yang tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Bahkan dicap sebagai pemerintahan yang pro pelemahan KPK. Karenanya Presiden harus bersikap dan bertindak mendukung KPK sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas konflik KPK – Kepolisian," tulis ICW dalam keterangan resminya.

"Tak ada jalan lain selain Presiden turun tangan dan Stop upaya kriminalisasi KPK!," tambahnya.