Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat dihubungi ANTARA News dari Jakarta, Kamis malam.
Hasto pada Kamis siang menggelar sebuah konferensi pers yang membenarkan isi sebuah artikel di media warga berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad", yang menceritakan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengajak sejumlah politisi PDIP untuk bertemu sebanyak enam kali sebelum kontestasi Pemilihan Presiden 2014 berlangsung.
"Harus diklarifikasi dulu, dalam kapasitas apa Hasto memberikan pernyataan itu. Apalagi itu sudah dibantah oleh Andi Widjajanto dan Tjahjo Kumolo," kata Emerson.
Andi Widjajanto kini menjabat Sekretaris Kabinet Kerja dan sebelumnya anggota tim sukses pencalonan Presiden Joko Widodo, sedangkan Tjahjo Kumolo kini menjabat Menteri Dalam Negeri dan sebelumnya adalah Sekjen PDIP.
Emerson mengaku masih bertanya-tanya manuver apa yang dilakukan Hasto terkait pernyataan yang dilontarkannya tersebut, namun menyarankan agar PDIP mengambil langkah tegas dengan setidaknya meminta keterangan dari yang bersangkutan.
"Apakah ini pernyataan pribadi atau mewakili institusi PDIP, itu kan masih belum jelas, sementara orang melihat dia sekarang sebagai Plt Sekjen," katanya.
"Yang terlihat dia seolah-olah berusaha menggeneralisir ini sebagai sikap PDIP. Padahal kita semua tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dengan bantahan-bantahan yang muncul menimbulkan tanda tanya apakah ini pernyataan institusi atau pribadi," ujarnya.
"Menurut saya partai harus mengambil tindakan terhadap Hasto, meminta klarifikasi, kalau dianggap menyimpang dari partai bisa dijatuhi sanksi oleh PDIP. Yang jelas harus dimintai keterangan terkait pernyataan dia," katanya.
Oleh karena itu pula, lanjut Emerson, tidak pada tempatnya orang-orang menanggapi wacana pembentukan Komite Etik oleh KPK untuk menindak Abraham Samad.
"Sebelum berbicara soal Komite Etik KPK, klarifikasi dulu pernyataan Hasto, dipastikan dulu pakah ini benar atau tidak. Dan kalau dia melakukan upaya keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bisa diberi tindakan," pungkasnya.
Hasto membenarkan artikel "Rumah Kaca Abraham Samad" yang menceritakan bahwa dalam rentetan pertemuan itu, Samad dituding menawarkan kepada orang PDIP untuk mengamankan kasus politisi mereka, Emir Moeis, hingga akhirnya Samad ditawarkan "jalan" akan menjadi pendamping Joko Widodo sebagai calon wakil presiden.
Meski kemudian pada akhirnya M Jusuf Kalla yang diputuskan mendampingi Jokowi sebagai cawapres, dan Hasto menyebut bahwa ketika Samad menerima kabar tersebut ia kecewa.
"Dia kira-kira mengatakan 'ya, saya tahu, karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini (menjadi cawapres Jokowi) adalah Bapak Budi Gunawan'," beber Hasto.
Hasto juga merekomendasikan agar KPK segera membentuk komite etik sembari menyatakan kesiapan dirinya dan sejumlah tokoh tim sukses Jokowi termasuk AM Hendropriyono siap memberi keterangan sebagai saksi.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
