Tokoh Jabar dorong revolusi mental sektor olahraga

Revolusi mental di sektor olahraga harus menjadi perhatian, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi di sektor itu, termasuk dalam tata kelola organisasi olahraga,"

Bandung (ANTARA News) - Revolusi mental bidang olahraga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan program pembinaan, pelatihan dan pengurusan organiasi olahraga berjalan dengan baik dan benar.

Demikian benang merah Musyawarah Masyarakat Olahraga Jawa Barat yang diikuti oleh sejumlah pembina dan pengurus cabang olahraga di provinsi itu di Kota Bandung, Kamis.

"Revolusi mental di sektor olahraga harus menjadi perhatian, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi di sektor itu, termasuk dalam tata kelola organisasi olahraga," kata Ketua Forum Penyelamat Olahraga Jawa Barat H Eka Santosa saat memaparkan pandangannya terkait tata kelola organisasi olahraga.

Ia menyebutkan, insan olahraga tidak boleh berpandangan mekanisme dan pola organisasi serta pembinaan saat ini sudah paripurna, namun harus tetap melakukan evaluasi dan membenahi diri.

Eka yang juga mantan Ketua DPRD Jabar dan KONI Jabar itu mengaku prihatin karena masih masih adanya kesalahan tata kelola organisasi olahraga bahkan melabrak prosedur organisasi.

"Contoh terdekat, aturan organisasi haru ditegakkan, prosedur ditaati. Awal yang baik dari organisasi tentunya akan berdampak pada pembinaan baik di masa depan," katanya.

Ia menyebutkan, meski dirinya seorang politisi namun ia tidak berharap lembaga pembina olahraga seperti KONI disusupi kepentingan politik kelompok manapun. Organisasi olahraga harus diposisikan sebagai organisasi independen yang murni fokus untuk pembinaan olahraga dan prestasi.

"Revolusi mental harus ditegakan dari huli hingga hilir. Bila perlu bentuk tim khusus untuk memastikan revolusi mental berjalan di kalangan insan olahraga Indonesia," katanya.

Sementara itu Ketua Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Jabar Adjat Sudradjat menggarisbawahi revolusi mental yang harus dimulai dengan keberanian menyampaikan koreksi.

"Saya sangat menyayangkan bila dalam sebuah musyawarah yang dianggap menyalahi aturan, tidak ada yang berani untuk melakukan interupsi, semuanya menerima. Itu yang harus diubah, bila ada kejanggalan atau kesalahan prosedur maka harus berani menyampaikan penolakan atau argumen," kata Adjat yang juga mantan Sekum KONI Jabar itu.

Sementara itu Musyawarah Masyarakat Olahraga Jabar yang berlangsung di Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung dengan tema "Menyongong Kebangkitan Olahraga Jabar Melalui Pengelolaan Olahraga Yang Sehat, Kuat dan Bermanfaat" itu mengupas permasalahan pembinaan prestasi olahraga Jabar.

Salah satu fokusnya terkait pertanggung jawaban anggaran APBD yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur organisasi yang baik dan jelas. Pada Musyawarat itu, Eka mengkritisi proses Musorprov Luar Biasa KONI Jabar yang tidak menyampaikan pertanggung jawaban termasuk anggaran hibah dari APBD Jabar pada periode kepengurusan 2010-2014.

"Anggaran KONI itu merupakan dana dari pemerintah, dari APBD haru dipertanggungjawabkan secara organisasi dalam forum yang semestinya," kata Eka.

Dalam musyawarah itu, Masyarakat Olahraga Jabar menyampaikan empat rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Jabar terkait dengan pengelolaan organisasi olahraga di Jabar.