DPR desak pendirian BPBD kabupaten/kota se-Indonesia

Hal itu diperlukan karena wilayah Indonesia sebagian besar berada pada daerah rawan bencana

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk segera mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Hal itu diperlukan karena wilayah Indonesia sebagian besar berada pada daerah rawan bencana. Dengan mendirikan BPBD di seluruh kabupaten/kota, kordinasi penanggulangan bencana diyakini akan semakin baik," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan elektronik diterima di Jakarta, Selasa.

Pada Senin (19/1), Komisi VIII melakukan rapat kerja bersama BNPB dan jajarannya untuk mendapatkan gambaran penanggulangan bencana di Indonesia.

Saleh mengatakan, berdasarkan laporan BNPB, sejauh ini baru ada 274 kabupaten/kota yang memiliki BPBD, itu pun banyak yang digabungkan dengan dinas-dinas lain. Padahal, kata dia, teknis operasional penanggulangan bencana berada langsung di bawah kendali kepala daerah.

Saleh menilai setidaknya ada dua hal yang menyebabkan kepala-kepala daerah lambat dalam mendirikan BPBD, yaitu kurangnya "political will" dan minimnya anggaran APBD sehingga dana untuk penanggulangan bencana tidak dapat dialokasikan.

"Untuk kabupaten/kota yang disinyalir rawan bencana, kehadiran BPBD adalah suatu keharusan. Dengan adanya BPBD, korban harta dan jiwa diharapkan dapat berkurang bila suatu waktu bencana datang," tuturnya.

Karena itu, Saleh berharap Mendagri dan BNPB dapat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kepala daerah yang terbukti sigap dan tanggap dalam menanggulangi bencana.

Menurut dia, apresiasi dan penghargaan diperlukan untuk memotivasi kepala-kepala daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, penghargaan juga dimaksudkan untuk menyosialisasikan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

"Setangguh dan sehebat apapun BNPB, tidak akan mampu menanggulangi bencana secara sendiri. BNPB pasti memerlukan kepala-kepala daerah, dunia usaha, dan bantuan langsung dari masyarakat," katanya.